Negara vs Koruptor

Seperti yang kita tau, korupsi merupakan kejahatan yang sangat marak terjadi di Indonesia, bahkan sampai banyak yang bilang bahwa korupsi di Indonesia itu sudah menjadi budaya dan mengakar. Sebagai seorang Warga Negara Indonesia, tentunya saya sangat sedih sihh mendengar stigma tersebut telah beredar di masyarakat. Siapa yang tak merasa kecewa? tanah air tempat ia lahir memiliki stigma yang buruk tentang korupsi.

Tindak pidana korupsi selalu menjadi tantangan yang sangat serius bagi pemerintah. Mengapa bisa demikian? Korupsi mempunyai dampak yang sangat serius bagi pertumbuhan suatu negara berikut dampak dari tindak pidana korupsi;

1. Merugikan Ekonomi: Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat seringkali disalahgunakan atau dijarah oleh oknum-oknum koruptor. Ini mengakibatkan penurunan investasi, penurunan kualitas infrastruktur, dan ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya ekonomi.

2. Merusak Kepercayaan Publik: Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan, hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta melemahkan legitimasi pemerintah. Kepercayaan publik yang rendah juga dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam proses demokratis.

3. Menghambat Pembangunan: Korupsi menghambat upaya pembangunan suatu negara. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk sektor-sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik seringkali dialihkan atau berakhir di tangan koruptor. Akibatnya, layanan publik yang kurang memadai dan ketimpangan sosial dapat terjadi, menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Meningkatkan Ketidakadilan: Korupsi dapat memperkuat ketimpangan sosial dan ekonomi. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kesenjangan dan mengurangi kemiskinan sering kali berakhir di tangan mereka yang sudah kaya dan berkuasa. Hal ini menciptakan ketidakadilan sosial dan menyebabkan frustrasi serta ketidakpuasan dalam masyarakat.

5. Melemahkan Sistem Hukum: Korupsi merusak independensi dan integritas sistem peradilan. Ketika koruptor dapat menghindari pertanggungjawaban hukum atau mempengaruhi proses hukum, hal ini menciptakan ketidakadilan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Pemberantasan korupsi memerlukan penegakan hukum yang kuat dan independen.

6. Menciptakan Lingkungan Bisnis yang Tidak Sehat: Korupsi menciptakan lingkungan bisnis yang tidak sehat dan merugikan. Praktik suap dan nepotisme menghalangi persaingan yang adil dan menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Ini juga dapat menghambat investasi asing dan mengurangi kepercayaan investor.

Untuk saat ini pemerintah sedang berperang melawan para koruptor. Pemerintah sudah melakukan banyak cara untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana tersebut. Tetapi mengapa korupsi dan koruptor masih saja ada di negeri ini? 

Baru-baru ini muncul berita terbaru tentang dugaan kasus korupsi yang dilakukan oleh Menkominfo kita. "Johnny G Plate Diduga Korupsi 80% Dana Proyek Pembangunan BTS 4G Kominfo".  Herann? jangan heran yaa. sebelum-sebelumnya juga banyak yang kaya gini kok.

Terjadinya korupsi itu melibatkan berbagai faktor yang saling terkait dan kompleks. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap terjadinya korupsi:

1. Kurangnya Transparansi dan Akuntabilitas: Ketika sistem pemerintahan dan lembaga publik kurang transparan dan akuntabel, korupsi dapat tumbuh subur. Kurangnya akses informasi, proses pengambilan keputusan yang tidak transparan, dan lemahnya mekanisme pengawasan dapat menciptakan kesempatan bagi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi.

2. Kekurangan Penegakan Hukum: Kelemahan dalam penegakan hukum dan sistem peradilan yang tidak independen menyebabkan ketidakberdayaan dalam memberantas korupsi. Ketika koruptor dapat menghindari hukuman atau dipengaruhi oleh kekuasaan dan uang, hal ini menciptakan iklim yang memungkinkan korupsi terus berlanjut.

3. Budaya Korupsi: Budaya yang menerima korupsi atau menganggapnya sebagai hal yang biasa dapat memperkuat praktik korupsi. Norma-norma sosial yang merendahkan integritas, moralitas, dan nilai-nilai etika juga dapat mendukung terjadinya korupsi.

4. Ketimpangan Ekonomi dan Sosial: Ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan dapat menciptakan kesempatan bagi korupsi. Ketika sumber daya dan kekayaan tidak terdistribusi secara adil, korupsi dapat menjadi mekanisme untuk mengakses keuntungan dan kekuasaan yang tidak setara.

5. Ketidakstabilan Politik: Ketidakstabilan politik, konflik, dan kurangnya kepastian dalam pemerintahan dapat menciptakan iklim yang rentan terhadap korupsi. Dalam situasi seperti itu, korupsi dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh kekuasaan, mempertahankan pengaruh, atau memanfaatkan situasi yang tidak stabil.

6. Rendahnya Gaji dan Penghargaan: Rendahnya gaji bagi pegawai publik dan kurangnya penghargaan yang layak untuk integritas dan kinerja yang baik dapat mendorong praktik korupsi. Jika gaji tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup, pegawai publik dapat cenderung mencari cara-cara tidak sah untuk mendapatkan keuntungan tambahan.

7. Kurangnya Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat: Ketika masyarakat kurang sadar akan hak-haknya dan tidak aktif dalam memantau pemerintahan, korupsi dapat berkembang. Partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan tuntutan terhadap integritas dapat membantu mengurangi korupsi.

Kalian juga sudah pada tau belom? Menurut Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2022 mengalami penurunan empat poin hingga berada di skor 34. Nilai ini sama dengan capaian pada tahun 2014. Penurunan tertajam terjadi pada korupsi sistem politik, konflik kepentingan antara politisi dan pelaku suap, serta suap untuk izin ekspor-impor. 

IPK merupakan indikator komposit untuk mengukur persepsi korupsi sektor publik pada skala 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih) di 180 negara dan wilayah. Indeks ini berdasarkan kombinasi dari 13 survei global serta penilaian korupsi menurut persepsi pelaku usaha dan penilaian ahli sedunia sejak tahun 1995.

Sedih gak liatnya? Ternyata usaha usaha yang dilakukan pemerintah kita belum maksimal guys.

Tetapi kalau dilihat dari poin poin faktor terjadinya korupsi diatas, ternyata ada lohh poin yang paling penting untuk kita perhatikan. Dan menurut saya poin ini juga menjadi poin paling krusial. Liat poin nomor 7, Yapss benar sekali kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat merupakan poin yang paling krusial dalam meminimalisir terjadinya korupsi di Indonesia.

Negara bisa saja menciptakan hukum yang baik untuk masyarakatnya, negara juga bisa menggalakan para penegak hukumnya untuk menangani kasus korupsi. Tetapi kembali lagi, mau berapa banyak kasus korupsi yang hadir itu ditentukan dari kita, dari kesadaran masyarakat terhadap dampak korupsi dan dari masyarakat kurang sadar akan hak-haknya dan tidak aktif dalam memantau pemerintahan, korupsi dapat berkembang. Padahal partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan tuntutan terhadap integritas dapat sangat membantu mengurangi korupsi.

Indonesia memang bukanlah negara yang sempurna,  tetapi Indonesia layak untuk diperjuangkan.

#SALAMNKRI

Johnny G Plate Diduga Korupsi 80% Dana Proyek Pembangunan BTS 4G Kominfo

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Merosot Tajam