Instrusi Militer Tiongkok di Wilayah Udara Jepang

A. Reaksi Jepang Terhadap Instrusi Wilayah Udara Oleh Militer Tiongkok

Pada 26 agustus 2024 Sebuah pesawat pengintai Y-9 Tiongkok melanggar wilayah teritorial udara Jepang selama dua menit di atas Kepulauan Danjo di Laut Cina Timur. Kementerian Pertahanan Jepang mengeluarkan siaran pers pada 27 agustus 2024 yang mengumumkan pelanggaran wilayah udara selama dua menit oleh pesawat militer Y-9 Tiongkok pada hari sebelumnya.  Kementerian Pertahanan juga merilis gambar pesawat dan peta yang menunjukkan jalur penerbangannya. 

Pesawat tersebut sedang melakukan penerbangan melingkar, namun setelah menyimpang dari penerbangan melingkar dan memasuki wilayah udara Jepang di atas Kepulauan Danjo, pesawat tersebut kembali ke jalurnya dan menyelesaikan putaran kecil lainnya sebelum kembali ke barat menuju Tiongkok. Insiden ini menandai pertama kalinya Jepang secara terbuka mengumumkan pelanggaran wilayah udaranya oleh pesawat militer Tiongkok. 

Insiden ini terjadi saat Tiongkok sedang meningkatkan aktivitas militernya di sekitar Jepang. Pesawat non-militer Tiongkok telah dua kali melanggar wilayah udara Jepang. Pada tahun 2012 itu adalah pesawat Administrasi Maritim Tiongkok, dan pada tahun 2017 kemungkinan besar adalah drone. Kedua pesawat tersebut terbang di wilayah udara sekitar Kepulauan Senkaku Jepang, dan Tiongkok juga mengklaim kedaulatan atas Prefektur Okinawa. 

Oleh karena itu, para pejabat Jepang terkejut bahwa pelanggaran wilayah udara terbaru terjadi di Prefektur Nagasaki, bukan di dekat Kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Penjelasan China tentang intrusi udara tersebut diungkapkan oleh pejabat pemerintah Jepang kepada media pada hari 27 agustus 2024, yang mengatakan bahwa insiden tersebut merupakan "pelanggaran berat" terhadap kedaulatan Jepang dan "sama sekali tidak dapat diterima." Setelah insiden tersebut, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian menyatakan bahwa intrusi tersebut mungkin tidak disengaja. 

Maka dari itu tidak ada eskalasi terkait insiden tersebut dan tidak ada upaya jepang untuk membawa pelanggaran hukum internasional tersebut dalam forum internasional atau melibatkan pihak ketiga seperti international court of justice. Jepang hanya memberikan peringatan terhadap pihak tiongkok terkait insiden tersebut.

B. insisden Instrusi Militer Tiongkok di Wilayah Udara Jepang Dalam Perspektif Neorealist 

Dalam isu tersebut Pejabat senior pemerintah dan pertahanan Jepang masih bingung mengenai alasan instrusi tersebut, dengan spekulasi yang mulai dari kesalahan pilot hingga upaya untuk mengirim pesan. Dimana menurut pendekatan neorealist isu tersebut dapat dijelaskan menggunakan konsep balance of power. Karna Salah satu pesan yang mungkin ingin disampaikan Tiongkok adalah bahwa Tiongkok tidak akan tinggal diam menghadapi apa yang disebutnya sebagai upaya AS dan Jepang untuk mengepung dan membatasinya. Tiongkok terus berupaya untuk menigkatkan kekuatannya di Asia Pasifik dengan mengekalim laut China Selatan merupakan wilayah territorial Tiongkok, hingga Jepang yang beraliansi dengan AS yang dianggap mengancam Tiongkok.   

Tiongkok juga semakin khawatir terhadap upaya Perdana Menteri Fumio Kishida untuk memperkuat koordinasi komando dan kontrol antara militer kedua negara dan membangun aliansi Jepang-AS. Kishida juga secara signifikan meningkatkan belanja pertahanan dan membentuk aliansi semu dengan Filipina, ysng merupakan pesaing Tiongkok. Instrusi terhadap prefektur Nagasaki adalah "demonstrasi" keinginan Tiongkok untuk menguji kemampuan individu Jepang dan batas-batas yang tidak boleh dilewati, dan juga merupakan pembalasan terhadap Amerika Serikat. 

Intrusi ke prefektur yang diklaim oleh Tiongkok. Logika pihak Tiongkok adalah jika Amerika Serikat menginvasi perairan yang diklaim oleh Tiongkok, Tiongkok akan membalas dan menimbulkan masalah bagi Amerika Serikat di bidang kepentingan lainnya, dalam hal ini Jepang. Apa yang ingin dilakukan Tiongkok adalah mengirimkan sinyal kuat bahwa dengan memberikan tekanan pada sekutunya, Tiongkok juga dapat melakukan tindakan provokatif dan menguji keterlibatan AS di wilayah tersebut (Naggy, 2023).