Nampaknya nekrofilia menjangkiti pemerintahan kita sekarang ini. Rezim sekarang adalah rezim nekrofilia.
Kita tak usah jauh-jauh kembali pada proses pemilu 2019 lalu yang menumbalkan ratusan petugas KPPS demi sebuah kekuasaan, dan peristiwa-peristiwa rentetannya, seperti kerusuhan pasca pemilu, dan banyaknya nyawa yang melayang atas kekejaman pemerintah terhadap para demonstran yang menolak revisi UU KPK --- yang tak ada satupun para pelakunya hingga kini diadili. Tak ada pertanggunjawaban dari pemerintah atas tewasnya rakyat di tangannya sendiri.
Tapi kita bisa menilik kencenderungan nekrofilia ini pada sesuatu yang lebih dekat. Sebab, sunggguh ingatan kebanyakan rakyat ialah relatif pendek.
Dalam menangani pandemi Covid-19 misalnya, pemerintah mengatakan bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah hal yang utama. Tetapi, kemudian pemerintah tetap ngotot melaksanakan pilkada serentak 2020, meski grafik kasus corona terus meningkat. Bukankah ini justru membahayakan nyawa rakyat? Bukankah ini penegasan atas cinta terhadap kematian? Akankah tragedi pemilu 2019 yang memilukan terulang kembali?
Yang terbaru adalah disahkannya UU Omnibus Law yang memantik kemarahan rakyat, membuat demonstrasi terjadi dimana-mana dengan jumlah massa yang tidak sedikit. Dan saat terjadinya demontrasi ini, kita juga sedang menghadapi pandemi Covid-19 --- yang mana salah satu cara efektif memutus mata rantai penularannya adalah dengan menghindari kumpul-kumpul, alias social distancing. Kendati demikian, apakah rakyat yang turun ke jalan dapat disalahkan dengan dalih tidak mengindahkan protokol kesehatan dan berkontribusi dalam kenaikan grafik kasus Covid-19? Tidak! Sekali lagi, tidak!
Bagi rakyat, tidak ada yang menakutkan selain kelaparan! Omnibus Law lebih mematikan, merampas ruang-ruang hidup rakyat. Dan aksi demontrasi adalah akumulasi dari kemuakan atas penderitaan yang selama ini ditahan hingga tak tertahankan lagi.
Pemerintahlah yang berkontribusi pada persoalan ini. Andai kata, ya andai kata.. pemerintah menghentikan proses pembahasan UU Omnibus Law dan tidak mengesahkannya, dan fokus pada penanggulangan wabah Covid-19, sungguh hal ini tak akan terjadi. Nyatanya tidak sama sekali, pemerintah terus membahas UU ini secara sembunyi-sembunyi, tengah malam, dan esok harinya disahkan.
Bagi nekrofil, hanya ada dua hal di dunia ini: yang berkuasa, dan yang tidak berkuasa. Dan baginya, kematian satu orang adalah tragedi, sedang kematian ratusan orang hanyalah statistik. Tak ada cinta dalam diri seorang nekrofil. Baginya, pencapaian terbesar manusia bukanlah mempersembahkan kehidupan, namun menghancurkannya. Pengggunaan kekuatan dan kekuasaan bukanlah tindakan sesaat yang terpaksa karena keadaan, melainkan pedoman hidup.
Kemerdekaan adalah Alat
Omnibus Law adalah Pengkhianatan Terhadap Konstitusi. Barangsiapa yang tidak berupaya menghentikan ini, ia adalah pengkhianat bangsa.
Ingatlah alinea ke-2 dalam preambule UUD 1945: "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur."
