Indonesia merupakan salah satu negara tropis dengan sinar matahari yang melimpah ruah sepanjang tahun.
Dalam penelitian yang sedang saya lakukan tentang skenario Indonesia menghasilkan 100% listrik dari energi terbarukan, saya menemukan bahwa negara ini memiliki potensi untuk menghasilkan listrik sebesar 640.000 Terrawatt per jam (TWh) per tahun dari energi matahari atau setara dengan 2.300 kalinya produksi listrik pada tahun 2019.
Meskipun potensinya besar, investasi pada sektor energi terbarukan masih rendah. Hal ini mengapa kontribusi energi surya tahun lalu baru mencapai 1,7% saja dari total produksi listrik.
Tahun lalu, Indonesia menghasilkan 275 TWh listrik dari pembangkit dengan total kapasitas sebesar 69,1 Gigawatt (GW). Ironisnya, hampir 90% listrik tersebut dihasilkan dari pembangkit listrik dengan energi fosil - batubara, gas, dan diesel. Hanya sebagian kecil saja yang berasal dari pembangkit energi terbarukan - air, angin, panas bumi, surya, dan biofuel.
Dominasi listrik dari pembangkit fosil tersebut diproyeksikan masih berlangsung hingga tahun 2050 nanti.
PT PLN (Persero), sebagai penyedia listrik negara, masih terikat kontrak jual beli dengan banyak pembangkit listrik swasta. Kontrak ini berlangsung hingga minimal 20 tahun. Jadi, meskipun Indonesia memiliki potensi energi surya yang demikian besar, kita tidak menggunakannya karena PLN masih terikat kontrak.Sementara itu, pemerintah juga kurang optimis dengan hanya memasang target bahwa energi surya hanya menyumbang kurang dari 10% untuk produksi listrik pada tahun 2050 nanti.
Meski demikian, saya optimis Indonesia mampu mencapai lebih dari sekadar 10% di tahun 2050. Dengan keberadaan sinar matahari yang konsisten sepanjang tahun dan ketersediaan lahan, Indonesia bisa menghasilkan 100% listrik hanya dari sinar matahari.
Berikut tiga alasannya:
1. Sinar matahari yang berlimpah
Konsumsi listrik masyarakat Indonesia saat ini baru mencapai sebesar 1 Megawatt per jam (MWh) per kapita, setara dengan 11% dari konsumsi perkapita masyarakat Singapura.
Prediksi dalam Rencana Umum Kelistrikan Nasional menyatakan bahwa kebutuhan listrik pada tahun 2038 nanti akan mencapai 1.000 TWh atau setara 3,3 MWh per kapita. Jika tren ini terus berlanjut, maka pada tahun 2050 nanti, konsumsi per kapita diperkirakan akan mencapai sebesar 7,7 MWh atau sebesar 2.600 TWh.
Kebutuhan tersebut membutuhkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan total kapasitas 1.500 Gigawatt (GW). PLTS mengubah sinar matahari langsung menjadi listrik melalui panel sel surya. Kapasitas PLTS terpasang tahun ini diharapkan mencapai 230 MW. Berdasarkan analisis saya, tidak sulit menyediakan listrik sebanyak 2.600 TWh dengan potensi besar yang Indonesia miliki.
2. Ketersediaan lahan (topografi)
Untuk membangun 1.500 Gigawatt (GW) PLTS, pemerintah memerlukan lahan sekitar 8.000 kilometer persegi, atau setara 0,4% dari total lahan di Indonesia. Namun, pengadaan tanah bisa saja mengalami hambatan. Ini bisa terpenuhi dengan mendirikan PLTS di permukaan air.
Indonesia memiliki permukaan danau seluas 119.000 kilometer persegi dan wilayah laut seluas 290.000 kilometer persegi. Sebagian besar panel surya dapat diletakkan pada instalasi terapung pada permukaan danau atau laut. Selain itu, PLTS juga bisa dipasang terintegrasi di atas atap bangunan-bangunan. Dengan strategi penempatan ini, maka kebutuhan lahan tanah untuk PLTS ini hanyalah memerlukan 0,1% dari total tanah Indonesia.
3. Harga rendah dan terus turun
Di tingkat global, biaya investasi rata-rata untuk PLTS berkapasitas besar telah turun 77% antara tahun 2010 dan 2018. Biaya investasi PLTS skala besar di Australia, turun drastis dari US$85/MWh atau sekitar Rp1,3 juta pada 2015 menjadi $28-39/MWh pada 2020. Dengan demikian, biaya investasi PLTS masih lebih rendah jika dibandingkan dengan biaya produksi PLN yang tahun lalu sebesar $79/MWh.
Namun perlu dicatat, untuk mewujudkan 100% listrik dari energi surya tahun 2050, percepatan pembangunan harus dimulai pada tahun 2021. Waktu pembangunan PLTS jauh lebih cepat daripada pembangkit berbahan bakar fosil. Konstruksi PLTS hanya memerlukan kurang dari dua tahun, sedangkan PLTU membutuhkan waktu tiga tahun.
Selanjutnya, pemerintah harus menjamin pembangunan PLTS sebesar 50 GW per tahun dan terkoneksi ke jaringan PLN.
Untuk menjamin pasokan listrik di malam hari, sistem PLTS juga harus dilengkapi dengan baterai penyimpan. Harga baterai pun telah mengalami penurunan yang signifikan. Harga baterai anjlok hingga 87% menjadi $156/kWh di 2019 dan diprediksi terus turun mencapai $61/kWh pada 2030 nanti.
PLTS juga perlu dilengkapi dengan teknologi penyimpan dalam bentuk tenaga air (hydro-storage) yang berfungsi untuk menyimpan cadangan listrik dari PLTS saat hari cerah sehingga pasokan listrik tetap terjamin meski cuaca sedang mendung. Indonesia memiliki potensi hydro-storage hingga 820 TWh yang tersebar di 26.000 potensi lokasi. Potensi ini lebih dari 100 kali kapasitas yang dibutuhkan untuk mewujudkan pasokan listrik yang seluruhnya berasal dari energi surya.
Kebutuhan untuk mendapatkan energi hijau
Indonesia harus memenuhi komitmen mengurangi emisi karbon sebesar 29% - 41% pada tahun 2030. Porsi energi terbarukan dalam pembangkit listrik akan naik dua kali lipat menjadi 23% pada tahun 2025. Pada tahun 2030, target tersebut meningkat hingga 31%.
Namun, Climate Action Tracker (CAT), sebuah lembaga penelitian independen yang memantau aksi penurunan emisi, melaporkan bahwa Indonesia gagal melakukan pengurangan emisi karbon karena tidak ada aksi konkret. CAT memberikan predikat Indonesia sebagai negara dengan “aksi yang sangat tidak memadai”.
Sektor pembangkit listrik dan transportasi telah menyumbang 34% dari total emisi karbon Indonesia pada tahun 2017. Emisi ini dapat meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan konsumsi energi. Oleh sebab itu, Indonesia perlu segera beralih kepada pembangkit energi terbarukan seperti negara-negara lain, seperti Australia, Vietnam, Singapura hingga India, yang sudah menggunakan energi surya.
Australia telah mencapai target bauran 25% energi terbarukan pada tahun 2019 dan akan meningkat hingga 50% pada tahun 2025 dengan memanfaatkan tenaga surya dan angin. Vietnam sudah membangun 135 proyek PLTS berkapasitas total 9 GW. India telah membangun PLTS dengan total kapasitas 32 GW dari target 100 GW yang akan dicapai tahun 2022, sedangkan Singapura sedang membangun PLTS terapung berkapasitas 60 MW.
Melimpahnya sinar matahari sepanjang tahun di Indonesia, ditambah lagi biaya PLTS yang rendah dan terus turun, maka mendapatkan listik 100% dari energi terbarukan sangat memungkinkan untuk tercapai pada tahun 2050. Namun, pemerintah perlu menetapkan kebijakan yang menarik bagi pelanggan dan penyedia listrik untuk mendorong pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Betapa bahagianya kita, jika bisa menikmati listrik ramah lingkungan tanpa perlu khawatir tarifnya naik. Setuju?
Artikel merupakan tulisan yang telah diterbitkan oleh www.theconversation.com, pada 22 April 2020,sebagai bagian dari serial tulisan untuk memperingati Hari Bumi yang jatuh pada 22 April. Berikut link-nya:1,2
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
