"Budaya Betawi Dikhianati: Saat Penjaga Tradisi Dicuri Haknya oleh Tangan Zalim".
Bunga kenanga bunga melati,
Harumnya semerbak sepanjang hari.
Kami berdiri demi Betawi,
Melawan korupsi sampai mati.
Sebagai jantung budaya Jakarta, Betawi selalu menjadi simbol perjuangan, kehangatan, dan keberagaman. Namun, berita yang mengguncang akhir-akhir ini mengoyak jiwa dan semangat masyarakat Betawi.
Dugaan korupsi yang penulis rangkum yang saat ini terjadi di Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dengan nilai Rp150 miliar adalah tamparan keras bagi para pegiat seni dan masyarakat Betawi yang telah berjuang mati-matian menjaga budaya mereka.
David Darmawan, Ketua Ormas Betawi Bangkit sekaligus Rais Laskar Suku Betawi, menyuarakan kemarahan kolektif masyarakat Betawi. Dengan suara tegas, ia menyatakan, "Ini adalah penghinaan terbesar terhadap budaya kita. Kita telah berjuang di bawah panji kebudayaan, tetapi hak kita diambil dengan cara yang kejam dan licik. Kita tidak akan diam!"
Dalam waktu dan tempat yang berbeda dan susana yang bisa di kondiskan tidak nyaman untuk kita semua, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Dina Masyusin, dengan penuh emosi mendesak transparansi dari pihak Dinas Kebudayaan (Disbud) Jakarta sehubungan dengan penggeledahan yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jakarta. Penggeledahan ini bukan sekadar berita biasa; ini adalah seruan atas dugaan korupsi yang bisa merugikan negara sebesar Rp 150 miliar dalam anggaran tahun 2023.
"Kami DPRD menuntut keterbukaan penuh dari Disbud di tengah situasi genting ini. Kami mendukung penuh langkah Kejati dalam mengusut tuntas kejahatan yang merugikan rakyat ini," tegas Masyusin kepada wartawan, suaranya bergetar dengan semangat juang yang tak terbendung, pada Kamis, 19 Desember 2024.
Sebagai mitra kerja Disbud, Komisi E tidak hanya meminta kerjasama; mereka menuntut komitmen padu dari semua pihak agar keadilan bisa tegak. Status hukum kasus ini telah meningkat ke tahap penyidikan, dan ketegangan semakin terasa saat satu atau lebih individu mungkin akan ditetapkan sebagai tersangka.
Masyusin mengingatkan bahwa Inspektorat Pemprov DKI memiliki peran vital dalam menggali lebih dalam kasus ini. Temuan awal menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang tidak hanya berpotensi merugikan tetapi juga menghancurkan harapan masyarakat terhadap organisasi pemerintah.
"Berdasarkan informasi yang kami terima, Inspektorat kini tengah menghitung kerugian dari anggaran 2023. Kami ingin agar kasus ini segera terungkap! Kami tidak ingin lagi mendengar cerita miris seperti ini yang mencoreng nama baik organisasi perangkat daerah," ujarnya dengan mata berbinar, penuh harapan dan ketegasan.
Di sisi lain, Masyusin mengungkapkan rasa terima kasih kepada Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi, yang menunjukkan ketegasan dengan segera menonaktifkan Kadisbud, Iwan Henry Wardhana, demi kelancaran proses pemeriksaan. Tindakan itu menunjukkan bahwa kepemimpinan yang peka terhadap masalah rakyat sangatlah diperlukan.
