"Tidak hanya efisiensi, ini juga tentang transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat harus merasakan manfaat langsung dari transformasi digital ini," tambah Jokowi.
Statistik dan Simulasi Efisiensi
Menurut data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), setiap tahun, sekitar 50 juta jam kerja terbuang hanya untuk memproses dokumen yang seharusnya bisa diotomatisasi. Dengan GovTech INA Digital, diperkirakan efisiensi waktu kerja akan meningkat hingga 40%, menghemat sekitar 20 juta jam kerja per tahun. Selain itu, biaya operasional pemerintah dapat berkurang hingga 30%, menghemat anggaran hingga Rp 1,86 triliun per tahun. Simulasi internal menunjukkan bahwa dengan integrasi yang baik, waktu penyelesaian layanan publik bisa dipercepat hingga 50%, memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat.
Arahan Presiden: Stop Membuat Aplikasi Baru
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Jokowi juga memberikan arahan tegas kepada seluruh jajaran kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk berhenti membuat aplikasi baru. "Mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru, berhentilah bikin platform-platform baru, stop," ujarnya.
Arahan ini menjadi titik balik dalam pendekatan pemerintah terhadap digitalisasi. Daripada terus-menerus menciptakan aplikasi baru yang tidak terintegrasi, fokus akan dialihkan pada pengembangan dan penyempurnaan GovTech INA Digital.
UU DKJ: Pilar Hukum untuk Modernisasi Birokrasi Jakarta
Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (UU DKJ) yang baru disahkan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung modernisasi birokrasi di ibu kota. UU DKJ mengatur tentang integrasi layanan publik, penggunaan teknologi digital dalam pemerintahan, dan peningkatan efisiensi birokrasi. Dengan adanya UU DKJ, Jakarta diharapkan dapat menjadi model kota pintar yang efisien dan responsif terhadap kebutuhan warganya.
Masa Depan Birokrasi Jakarta dan Indonesia
Peluncuran GovTech INA Digital dan disahkannya UU DKJ adalah langkah awal dari perjalanan panjang menuju birokrasi yang lebih modern dan efisien. Ini adalah bagian dari visi besar Jokowi untuk membangun pemerintahan yang benar-benar melayani rakyat, bukan mempersulit.
Dengan dukungan penuh dari semua pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, Indonesia bisa menjadi contoh bagi negara lain dalam menerapkan teknologi digital untuk reformasi birokrasi. Jakarta, sebagai ibu kota, diharapkan menjadi percontohan dalam pelaksanaan inisiatif ini, menunjukkan bahwa transformasi digital bisa membawa perubahan nyata bagi masyarakat.
