Ironisnya, yang jadi pihak dianggap paling bersalah dalam pelaksanaan pemilu 2024 justru Pihak Joko Widodo, bukan Prabowo Subianto sebagai calon presiden.
Semua mata tertuju ke arah Joko Widodo sebagai pihak paling berkepentingan dibalik semua skenario pelaksanaan pemilu 2024 yang dianggap sebagai pemilu terburuk selama era reformasi.
Apakah dalam hal ini Prabowo Subianto sengaja kurang tampil ke publik dan irit bicara karena memang dia merasa bukan sebagai sasaran utama gugatan itu ?
Kalau pun itu yang terjadi, tidak bisa serta merta menyalahkan Prabowo Subianto, apalagi sampai menuduhnya cuci tangan.
Justru jadi tanda tanya dan menggelitik adalah sikap para orang-orang yang berada di sekitar lingkaran Joko Widodo, para Pro-Jokowi dan Partai yang merasa paling Jokowi dibanding pihak lain yang terlalu banyak bicara dan tampak jelas terasa sebagai pihak yang paling memiliki kedekatan dengan Joko Widodo.
Usulan membentuk koalisi permanen tidak bisa dipungkiri sebagai salah satu cara yang hendak dilakukan untuk menjadikan Joko Widodo sebagai tokoh sentral, walaupun nanti tidak sebagai presiden.
Menjadikan Joko Widodo sebagai pimpinan koalisi permanen akan melanggengkan saluran kepentingan para orang-orang yang selama ini menikmati manfaat kedekatan dengan Jokowi.
Menjaga kelangsungan pengaruh Jokowi ke depan sangat diperlukan oleh mereka karena memang hanya lewat saluran itu mereka tetap bisa survive.
Hidden Agenda seperti ini semestinya disadari justru dikhawatirkan akan menimbulkan kerisauan pribadi bagi Prabowo Subianto, bahkan tanpa sengaja merendahkan peran Prabowo Subianto yang semestinya sebagai tokoh utama sebagaimana mestinya dalam sistem pemerintahan presidensial.
Jika benar terwujud koalisi permanen itu, dan Joko Widodo sebagai mantan presiden memimpin koalisi tersebut, apakah ada celah secara konstitusional memberi ruang pada dirinya mencengkeramkan kesinambungan kepentingannya di pemerintahan yang akan datang ?
Jelas tidak ada.
