Apalagi Partai Nasdem ditenggarai lebih merasa nyaman jika masuk ke dalam barisan koalisi pemerintah yang berkuasa nantinya.
Fenomena ini memberi secuil indikasi ada kemungkinan Anies Baswedan suatu saat justru akan ditinggalkan Partai Nasdem.
Kemungkinan itu boleh saja terjadi, terutama karena sesungguhnya ada perbedaan paradigma antara Anies Baswedan dengan Partai Nasdem.
Sebagai mana jargon yang diusung Anies Baswedan saat Pilpres "Ingin Melakukan Perubahan", semestinya jadi kerangka pemikiran yang harus konsisten dilakukan Anies Baswedan, sementara Partai Nasdem cenderung pragmatis.
Upaya menggulirkan hak angket merupakan salah satu variabel penting dalam aktualisasi jargon perubahan yang diusung oleh Anies Baswedan selama ini.
Hak angket bukan melulu berorientasi pada upaya menggugat dan menangkan elektoral atau perolehan suara, tetapi muaranya untuk menyelidiki penyimpangan pelaksanaan Pemilu, khususnya Pilpres melibatkan pemerintah.
Hak angket memiliki fungsi dan arti penting dalam upaya evaluasi dan meningkatkan kualitas demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Bukan sekedar perjuangan menang atau kalah.
Kalau memang Anies Baswedan konsisten dengan jargon perubahan, justru momen ini menuntut dirinya harus berada di garda terdepan mendukung hak angket maupun penyelidikan terhadap proses pelaksanaan Pemilu 2024.
Maka jika sampai hari ini Anies Baswedan menyatakan memilih lebih fokus mengikuti proses rekapitulasi suara oleh KPU dibandingkan bicara peluang maju kembali kontestasi Pilgub DKI, maka patut diapresiasi dan didukung.
Sikap partai Nasdem yang mulai latah bicara tentang bakal calon Gubernur Jakarta biarlah sebagai salah satu bukti awal menunjukkan sikap tidak serius memperjuangkan perbaikan pelaksanaan Pemilu 2024.
Indikasi itu semakin memperlihatkan sikap ambivalen partai Nasdem, yaitu sikap antara memilih sebagai oposisi, atau ikut masuk koalisi pendukung pemerintahan yang akan datang.
