Mohon tunggu...
Daud Ginting
Daud Ginting Mohon Tunggu... Freelancer - Wiraswasta

"Menyelusuri ruang-ruang keheningan mencari makna untuk merangkai kata-kata dalam atmosfir berpikir merdeka !!!"

Selanjutnya

Tutup

Analisis Pilihan

Menelisik Narasi Perdebatan Masinton Vs Koalisi Perubahan

18 Februari 2023   17:52 Diperbarui: 18 Februari 2023   18:01 159
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Sumber Foto: Kompas.com

Masinton Pasaribu, kader PDI Perjuangan mengatakan kecil kemungkinan PDI Perjuangan melakukan koalisi dengan partai-partai Koalisi Perubahan besutan Partai Nasdem, Demokrat dan PKS.

Alasannya, jargon perubahan yang diusung koalisi pendukung Capres Anies Baswedan tersebut tidak sesuai dengan apa yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo.

Menurut Masinton Pasaribu sudah banyak perubahan yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. 

Kemudian juru bicara PKS M Kholid menanggapi dengan mengatakan bahwa koalisi mereka ingin melakukan perubahan untuk merealisasikan sila ke-4 Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Adu argumentasi yang sedang dilakukan keduanya tokoh itu mesti diapresiasi, karena merupakan salah satu bentuk dialog substansial program kerja calon presiden yang hendak ikut kontestasi Pilpres 2024.

Hal seperti ini baik dilakukan untuk memperbaiki kualitas Pilpres, dan menghindari Pilpres yang hanya mengutamakan prosedural belaka tanpa bicara peningkatan kualitas dan substansi penting yang harus dicapai lewat Pilpres.

Asumsi yang disampaikan Masinton Pasaribu dapat dipahami sebagai upaya mencari tau apa sesungguhnya makna dan bentuk perubahan yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan sebagai program andalan sesuai dengan jargon yang di usungnya.

Hal itu sangat penting diketahui publik lebih jelas dan mendetail untuk dinilai urgensi dan relevansi sebagai program menarik untuk dipertimbangkan sebagai antithesis terhadap apa yang sudah dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo selama ini.

Dengan demikian jargon tersebut bukan sekedar "Gimik" politik, hanya untuk mencuri perhatian. Dan tidak memiliki kerangka pemikiran berbentuk program kerja untuk melakukan perbaikan ataupun perubahan yang berarti terhadap apa yang telah terjadi selama ini.

Ucapan M Kholid yang mengatakan bentuk perubahan itu adalah "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", termasuk keadilan dalam dimensi politik, hukum dan ekonomi masih sangat "debatable".

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun