Anies Ikut Pilpres Tidak Kuatir Berutang Lagi Seperti Pilgub DKI ?

Cost Politics adalah sejumlah uang yang dibutuhkan untuk dipergunakan sebagai biaya operasional pemenangan seorang calon, baik untuk kepentingan individu seorang kandidat maupun untuk kepentingan tim dalam rangka konsolidasi dan kampanye pemenangan. Sedangkan money politics adalah dana yang dipergunakan secara lebih spesifik untuk mempengaruhi perilaku memilih konstituen untuk memilih kandidat tertentu melalui cara memberi uang maupun dengan cara memberi souvenir berbentuk barang sebagai pengganti uang.

Sudah barang tentu semua itu membutuhkan uang dalam jumlah sangat besar, apalagi untuk memenuhi sekaligus kebutuhan "cost politics" dan "money politics" yang kebutuhannya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang tidak bisa diprediksi dengan akurat sebelumnya, dan umumnya lebih sering meleset dari perkiraan sebelumnya, yaitu kekurangan uang sehingga lajim menimbulkan utang.

Menjadi pertanyaan menarik adalah siapa gerangan yang bersedia secara suka rela menyediakan uang itu, baik dalam bentuk donasi atau pinjaman tanpa agunan. Itulah sebenarnya sebuah ruang spekulasi atau gambling yang sering dipergunakan oleh para orang yang sering disebut sebagai "Bohir", pemilik uang yang siap digelontorkan dalam rangka mendukung pemenangan seorang kandidat dalam sebuah pemilihan umum, baik dalam pilkada maupun pilpres.

Maka wajar ada beberapa orang kandidat memberanikan diri ikut kontestasi walaupun tidak memiliki uang dalam jumlah sangat besar dengan berharap akan ada bohir-bohir yang mempersiapkan uang dalam jumlah besar sebagai bentuk dukungan pemenangan. Dan untuk maju bertarung di Piplres 2024 sudah barang tentu Anies Baswedan sudah memperhitungkan itu dengan baik dan sudah yakin akan memperoleh jaringan pemilik modal.

Selain mempertimbangan potensi sumbangan uang dari para pendukungnya jangan-jangan Anies Baswedan juga sedang mempertimbangkan besaran uang yang kemungkinan bisa sebagai kontribusi bakal calon wakil presiden pendampingnya sebagaimana pengalamanya ketika berpasangan dengan Sandiaga Uno ketika bertarung memperebutkan kursi Gubernur Jakarta 2017.

Kalau itu merupakan salah satu bahan pertimbangan maka bakal calon yang mendampingi Anies Baswedan nantinya tidak cukup hanya mengandalkan membawa partai pendukung, popularitas dan elektabilitas tetapi harus memiliki dukungan uang dalam jumlah yang besar, atau sebaliknya bisa saja terjadi dibutuhkan uang dalam jumlah uang besar sebagai imbalan agar partai tertentu siap berkoalisi mendukung Anies Baswedan tanpa memperoleh jatah sebagai bakal calon wakil presiden.

Itulah segala kemungkinan yang boleh saja terjadi sebagaimana lajim berlaku dalam proses penentuan partai partai pengusung maupun dalam rangka menentukan pasangan calon kandidat dalam pemilihan kepala daerah selama ini yang boleh saja terjadi dalam proses pemilihan presiden yang akan datang.

Sebuah permenungan yang layak dilakukan di tengah pelaksanaan sistem pemilihan umum dewasa ini yang sangat liberal.