Mencium Aroma "Cukong" Pilpres 2024

Persekongkolan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang turut serta berkomplot melakukan kejahatan atau kecurangan. Atau  berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat.

Fahri Hamzah Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora menyebut, sulit untuk menafikan keikutsertaan kandidat dalam perhelatan pilpres tanpa dukungan modal. Fahri Hamzah malah meyakini bohir atau pemodal memegang peranan penting menyatukan koalisi mengamankan kandidat dalam berkontestasi pada Pilpres 2024. (inilah.com, Selasa (15/11/2022). Fahri Hamzah bahkan meyakini para bohir atau pemodal bakal terus begerak hingga menit akhir pendaftaran kandidat capres-cawapres pada September 2023 mendatang.

Willy Aditya Ketua DPP Partai NasDem mengakui bahwa perjuangan dalam politik memerlukan modal, termasuk dalam menghadapi kontestasi Pilpres 2024 mendatang, kemudian menegaskan bahwa partainya menolak untuk tunduk terhadap pendiktean para bohir atau pemilik modal, kata Willy Aditya dalam acara Kasih Paham oleh Asumsi, Rabu (23/11/2022). 

Pernyataan Willy terlontar menanggapi ucapan Wakil Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Fahri Hamzah yang menyinggung soal peran bohir dalam politik Tanah Air. Menurut Fahri para bohir inilah yang mendikte partai politik untuk mencari capres yang sejalan dengan kepentingan bisnis.

"Orang-orang ini yang punya kepentingan dengan bisnis juga memantau. Nah inilah yang membuat politik kita dikelola dari belakang, tidak fair, tidak fair kepada rakyat. Efek pendidikan kepada rakyatnya tidak dimunculkan," kata Fahri dalam forum yang sama.

Hubungan simbiosis mutualisme antara pengusaha dengan penguasa telah lama terjalin di Indonesia, dan semakin marak di zaman orde baru yang ditandai oleh munculnya para konglomerat yang berlindung dibawah ketiak rezim penguasa orde baru lewat praktek KKN (korupsi, koalisi dan nepotisme).

Di era reformasi para pengusaha ini masih tetap akan berupaya mencengkeramkan kukunya ke lingkaran kekuasaan untuk mengamankan kepentingan bisnis atau untuk menjaga kesinambungan bisnisnya. Pemilik modalbesar  ini menyetor uang kepada kandidat peserta kontestasi pemilu, dengan harapan bisnisnya ada yang menggaransi dan terlindungi. 

Hitungannya, jika kandidat tersebut menang, sumber daya ekonomi negara diberikan kepada si cukong, baik dalam wujud proyek maupun kebijakan khusus. Semakin erat hubungan keduanya, baik karena "upah balas budi" maupun karena melanggengkan kepentingan bersama maka pengusaha sering memperoleh keuntungan atau  "privilege" lewat kebijakan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan pengusaha.

Simbiose mutualisme itulah yang melanggengkan hubungan antara kekuasaan dengan dunia usaha. Sejak zaman orde baru konglomerat Indonesiadiwarnai oleh  munculnya pengusaha anak-anak pejabat birokrasi, koneksi pejabat, atau pengusaha anak main pejabat sehingga muncul istilah business client (pengusaha klien).

Pengusaha yang mengandalkan proteksi jaringan kekuasaan pemerintah dan memiliki patron terhadap kekuasaan birokrasi atau elit politik umumnya memperoleh tender proyek pemerintah, mendapat fasilitas khusus karena kebijakan pemerintah berbentuk peluang  monopoli, konsesi maupun dapat kuasa tata niaga produk tertentu. Sehingga nasib bisnis mereka sangat tergantung kepada siapa penguasa, dan sangat mengharapkan peluang bisnis ber-profit besar karena dukungan kebijakan pemerintah. Nasib bisnis pengusaha seperti ini memiliki ketergantungan sangat erat dengan patron di elite kekuasaan.

Jika rezim penguasa berganti maka kesinambungan bisnisnya juga terancam, oleh karena itu agar tetap memiliki konsesi bisnis harus berupaya jadi bagian dalam lingkaran kekuasaan elit politik. Salah satu caranya adalah lewat peran sebagai pemodal baik sebagai bohir maupun cukong di setiap perhelatan pemilihan umum, baik pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah.