Pentingnya Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Kebijakan Pendidikan

Di samping memberikan keuntungan bagi masyarakat, adanya partisipasi masyarakat juga memberikan dampak positif bagi pemerintah, antara lain (1) sebagai proses pendidikan dan sekaligus memberikan kesempatan bagi pemerintah dalam mengkomunikasikan aspirasi atau kebijakan-kebijakannya kepada masyarakat, dan juga belajar atau menyerap aspirasi dari masyarakat, (2) memberikan peluang kepada pemerintah untuk meyakinkan, membangun rasa saling percaya, dan mengurangi kerisauan atau keresahan masyarakat, (3) membangun kerja sama dengan masyarakat, dan (4) sebagai wahana untuk memperoleh legitimasi dari masyarakat atas keputusan yang ditetapkan pemerintah.

Walaupun partisipasi masyarakat dalam pembuat keputusan pendidikan memiliki banyak manfaat positif, namun Irvin (dalam Sufa, 2012) juga menemukan beberapa kelemahan yang mungkin timbul karena keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Kelemahan itu antara lain (1) memerlukan waktu yang lebih lama dan sering kali terkesan membuang-buang energi, (2) membutuhan biaya yang relatif lebih banyak, (3) kemungkinan terjadi lepas kendali dalam pengambilan keputusan yang kurang tepat atau kurang sesuai terutama yang berkaitan dengan keputusan-keputusan politis. 

Faktor Penghambat Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Pendidikan

Fakta membuktikan bahwa dalam batas tertentu masyarakat masih relatif terbatas memberikan dukungannya dalam bidang bidang pendidikan. Misalnya, kita masih bisa menemukan minimnya partisipasi lembaga industri dan bisnis terhadap keberlangsungan praktek pendidikan nasional baik yang ada di daerahnya sendiri, maupun daerah lain. 

Demikian pula kontrol masyarakat yang masih rendah terhadap berbagai hal yang mengontaminasi nilai-nilai budaya bangsa yang berkembang di masyarakat, seperti semakin meningkatnya penggunaan narkoba oleh kaum remaja.

Masyarakat pada dasarnya cenderung berpartisipasi dalam pembangunan pendidikan, tetapi di sisi lain partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan pendidikan masih terbatas. 

Hambatan yang dialami sekolah untuk mengajak partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan pendidikan membuktikan bahwa belum sepenuhnya disadari sebagai tanggung jawab bersama. 

Realitas tersebut menguatkan asumsi bahwa partisipasi tidak mudah diwujudkan, karena ada hambatan yang bersumber dari pemerintah maupun masyarakat.

Hal lain yang menjadi faktor penyebabnya adalah lemahnya komitmen politik para pengambil keputusan di daerah untuk secara sungguh-sungguh melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut pelayanan publik. Kemampuan lembaga legislatif dalam mengaktualisasikan kepentingan masyarakat, masih rendah. 

Di samping itu, faktor penyebab lain adalah lemahnya dukungan anggaran. Kegiatan partisipasi publik sering kali hanya dilihat sebagai proyek, maka pemerintah tidak menjalankan danah secara berkelanjutan.

Selain itu, faktor yang menghambat lemahnya partisipasi masyarakat pada kebijakan pendidikan adalah karena masyarakat memiliki sikap apatis, sebab selama ini jarang dilibatkan dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah daerah. Budaya paternalisme yang dianut oleh masyarakat menyulitkan masyarakat untuk berdiskusi secara terbuka.

Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan