Problematika Pendidikan Nasional dan Tawaran Solusi untuk Mengatasinya

Jika dilihat pada aspek pendidik khususnya guru, mutu guru di Indonesia juga belum membanggakan. Statistik Pendidikan (2019) merilis bahwa pada tahun 2018 nilai rata-rata hasil Uji Kompetensi Guru hanya 53,02 dari nilai standar 55,50. Kemudian masih terdapat 7,3% guru di Indonesia masuk kategori tidak layak mengajar.

Untuk menutup kesenjangan antara anggaran yang dikeluarkan oleh negara dengan pendidikan yang kurang berkualitas, diperlukan kerjasama dari berbagai pihak. Maka perlu difokuskan pada peningkatan angka partisipasi dan mengurangi angka putus sekolah, terutama yang disebabkan oleh kurangnya dana. Selain itu, pejabat sekolah harus dibekali dengan keterampilan keuangan dan administrasi yang diperlukan untuk menerima, mendistribusikan, dan menggunakan dana secara efisien.

b. Masalah Pungli dan angka putus sekolah

Setiap tahunnya, angka putus sekolah dari SMP ke jenjang SMA terus mengalami peningkatan. Hal ini dipicu oleh maraknya pungutan liar (pungli) di jenjang MA/SMK/SMA. Banyak daerah kabupaten/kota yang dulu sudah menggratiskan SMA/SMK, kini merasa resah karena banyak provinsi yang membolehkan sekolah untuk menarik iuran dan SPP untuk menutupi kekurangan anggaran untuk pendidikan.

Di samping itu, masalah pendidikan berupa peningkatan layanan dan mutu, penyelenggaraan sekolah unggul dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Hanya orang yang memiliki banyak uang yang bisa mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah dengan fasilitas yang lengkap. Sebaliknya anak dari keluarga tidak mampu tidak akan pernah bisa menikmati layanan pendidikan yang baik. Di sinilah terjadi kesenjangan dalam dunia pendidikan.

Korupsi adalah faktor lain yang bisa menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita. Menurut Steenkamp (2009), korupsi  dalam dunia pendidikan biasanya pembayaran dan suap dalam pengangkatan dan promosi guru hingga pembayaran uang ilegal untuk bisa diterima masuk ke sekolah favorit. 

Hal ini tentunya menjadi tanggung jawan kita bersama dalam memperbaikinya. Mata ratai pungutan liar dan korupsi di dunia pendidikan perlu diputus. 

Di satu pihak, para pelaku korupsi perlu memiliki kesadaran moral untuk berhenti dari tindakan yang tidak terpuji tersebut. Di pihak lain, para penegak hukum diharapkan dapat menangani kasus-kasus seperti in sampai tuntas sehingga bisa memberi efek jerah bagi yang lain. Sementara itu, masyarakat pun harus memiliki kesadaran yang sama untuk tidak terjebak dalam lingkaran suap-menyuap dalam bisnis pendidikan.

c. Masalah ketidaksesuaian dunia pendidikan dengan dunia kerja 

Saat ini terdapat lebih dari 7 juta angkatan kerja yang masih mengangur. Sementara itu, pada saat yang sama, dunia usaha mengalami kesulitan untuk merekrut tenaga kerja terampil yang sesuai dengan bidang kompetensi yang dibutuhkan dan siap pakai. 

Kenyataan ini jelas menunjukkan bahwa adanya gap antara dunia industri dengan ketersediaan tenaga terampil di Indonesia. Catatan ini sangat penting sebab di era MEA, serbuan tenaga kerja asing akan meminggirkan dan mempensiundinikan tenaga kerja Indonesia. 

Sistem pendidikan saat ini seakan gagal menyelesaikan mandat paling vital dan strategis sebagai salah satu arah pendidikan yakni mempersiapkan tenaga kerja untuk masa depan. Sebagian besar pendidikan sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, tidak sinkron mengikuti perubahan di lapangan yang lebih kompetitif, lebih kompleks, lebih global, dan lebih didorong oleh inovasi.

Perbaikan dan penyempurnaan kurikulum di sekolah juga harus mampu menjawab masalah-masalah pokok pendidikan. Kita perlu mengajari anak-anak tentang masa depan, dan bagaimana bertahan hidup di masa depan yang ekstrim. Para pemangku kebijakan pendidikan harus berani menciptakan inovasi nasional untuk masa depan pendidikan kita yang lebih siap menghadapi teknologi tinggi, memiliki pandangan global dan meningkatkan ketrampilan kewirausahaan.