Korupsi dalam pemilihan umum dan di badan legislatif akan mengurangi akuntabilitas dan perwakilan dalam pengambilan kebijakan; korupsi yang terjadi di sistem pengadilan dengan sendirinya akan menghentikan ketertiban hukum; dan korupsi di pemerintahan publik akan menghasilkan ketidak-seimbangan dalam pelayanan terhadap masyarakat.Â
Secara umum, korupsi akan mengkikis kemampuan institusi dari institusi pemerintah, sebab mengabaikan prosedur, penyedotan sumber daya, dan pengangkatan seorang pejabat bukan berdasarkan prestasi atau kinerja yang dimiliki.Â
Di samping itu, pada saat bersamaan, korupsi akan mempersulit legitimasi pemerintahan dan nilai demokrasi seperti kepercayaan dan toleransi.
b. Aspek Ekonomi
Selain demokrasi, tindakan korupsi akan mempersulit pembangunan dalam bidang ekonomi dan mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan. Korupsi juga akan mempersulit perkembangan pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi serta ketidakefisienan yang tinggi.Â
Pada sektor privat, korupsi akan meningkatkan ongkos niaga sebab kerugian dari pembayaran ilegal ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan resiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan.Â
Walaupun ada pendapat yang menyatakan bahwa korupsi akan mengurangi ongkos (niaga) dengan mempermudah birokrasi, konsensus terbaru menyimpulkan bahwa ketersediaan sogokan dapat menyebabkan pejabat membuat peraturan baru serta hambatan baru.Â
Dimana korupsi menyebabkan inflasi ongkos niaga, maka sebenarnya korupsi juga mengacaukan "lapangan perniagaan". Perusahaan yang memiliki koneksi akan dilindungi dari persaingan dan sebagai hasilnya mempertahankan semua perusahaan yang tidak efisien.
Korupsi akan menimbulkan kekacauan pada sektor publik dengan mengalihkan investasi publik ke semua proyek masyarakat yang jumlah sogokan dan upah yang tersedia lebih banyak.Â
Pejabat mungkin akan meningkatkan kompleksitas proyek dari masyarakat untuk menyembunyikan adanya praktek korupsi, yang akhirnya dapat mengakibatkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga akan mengurangi pemenuhan persyaratan keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau beberapa aturan lainnya. Korupsi juga dapat mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan infrastruktur; serta menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah.
c. Kesejahteraan Umum Negara
