Buat Prabowo, kemenangan calon yang diusung Gerindra dan PKS dalam Pilkada DKI waktu itu, menurut saya merupakan angin segar, khususnya untuk Prabowo di bidang politik. Keoptimisan ini membuat dirinya maju lagi sebagai Calon Presiden dalam Pilpres tadi malam. Ia sudah bernafas lega sebagai seekor burung Rajawali yang selalu terbang sendirian di udara. Sudah tentu, mencoba memperbaiki kekalahannya ketika berpasangan dengan Hatta Rajasa ketika menjadi Calon Presiden ke-7 dalam Pemilu Presiden 2014.
![Prabowo-Anies-Uno (Atjehcyber.net)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/05/13/600234-620-591712ba4c7a6183048b4567.jpg?v=600&t=o?t=o&v=555)
![Prabowo dan Titik Soeharto (Nini.com)](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/05/13/zgv-591714074c7a61ae06d375d9.png?v=600&t=o?t=o&v=555)
Soemitro Djojohadikusumo adalah tokoh penting dalam Pemerintahan Revolusioner RI yang pernah dibentuk di Padang, Sumatera Barat. Di masa Soeharto, nama Soemitro direhabilitir dan diangkat menjadi Menteri. Begitu pula nama Ketua PRRI Ahmad Husein. Ketika saya berkunjung ke Sumatera Barat baru-baru ini, saya singgah di Taman Makam Pahlawan Kuranji. Saya menyaksikan makamnya dan berarti nama beliau pun sudah direhabilitir.Memang sejarah PRRI ini perlu dikaji ulang. Menurut data primier dari Ahmad Husein, ketika beliau masih hidup, dan saya berkunjung ke rumahnya di Jakarta, ia mengatakan PRRI itu bukanlah pemberontak.
PRRI terbentuk tanggal 15 Februari 1958. Amerika Serikat membantu PRRI dengan persenjataan. Menurut informasi yang saya terima di Sumatera Barat, seluruh penduduk membantu PRRI. Pada saat ini AS mengerahkan Armada Ketujuh Pasifik dengan membentuk Satgas 75 yang ditempatkan di Singapura. Dalam hal ini Menlu PRRI Kolonel Maludin Simbolon pernah disarankan pihak AS untuk meledakkan istalasi tambang minyak Caltex di Riau agar ada alasan Armada VII AS mendaratkan pasukan marinirnya. Tetapi ditolak Maludin Simbolon karena dia tidak menghendaki Indonesia mengalami seperti yang terjadi di Korea Utara dan Korea Selatan atau "balkanisasi" negara dan bangsanya.
Pemisahan PRRI ini tidak terlepas dari mundurnya Wakil Presiden Mohammad Hatta pada tanggal 1 Desember 1956.Sejak saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) semakin leluasa mempengaruhi Bung Karno. Buktinya, ketika pada 21 Februari 1957, pukul 20.05, Bung Karno berpidato di Istana Merdeka dan secara terus terang mengatakan bahwa dirinya menginginkan agar kaum komunis ikut serta di dalam menyelenggarakan pemerintahan.
PRRI yang seluruh pimpinannya TNI, hal ini yang dicemaskan mereka. Akhirnya memang PKI pernah berkuasa sebelum dibubarkan pemerintahan Presiden Soeharto.