Pentingnya Pendidikan Politik Sejak Usia Dini

Pada suatu acara bertaraf nasional yang diikuti oleh para jenral dan orang-orang terkemuka (para tokoh) pada satu penggal waktu di era Orde Baru, konon dalam suasana santai dan penuh canda, ada salah satu diantara mereka yang melontarkan pertanyaan : "apa perbedaan orde lama dan orde baru dalam hal politik". 

Diceriterakan ada seseorang yang bekerja di sebuah media massa (televisi) menjawab "Orde Lama Politik sebagai Jenderal, sedang Orde Baru Politiknya Para Jenderal"

Pada era orde lama, politik menjadi panglima, dalam artian bahwa bangsa Indonesia dalam tiap degup aktivitasnya sangat sadar bahwa hal itu terkait dengan politik Sangat wajar, mengingat pada era itu, berbagai upaya untuk empertahankan kemerdekaan Indonesia jelas-jelas memberikan contoh riil peran politik. 

Kondisi demikian membuat setiap warga negara Indonesia peduli dan melek politik. Hal itu berbeda dengan Era Orde baru, semua hal terkait kehidupan berbangsa dan bernegara diatur oleh para jenderal. Berbagai intrik, isue, manuver tidak lain adalah terkait dengan kepentingan-kepentingan para Jenderal.

Bahkan pada perkembangan lebih lanjut dikenal adanya proses depolitisasi sehingga dalam berbagai hal rakyat bukan pihak yang mengambil keputusan untuk mengatur hidup bersama, rakyat hanyalah pihak yang terombang-ambing kian kemari laksana buih yang mengambang. yang kemudian dianggap sebagai floating mass. 

Yang menurut hemat penulis, pada era orde baru tidak ada floating mass, yang ada adalah para pendukung PPP atau PDI sedang yang lain mau tidak mau harus mendukung Golkar melalui apa yang disebut monoloyalitas atau cara-cara lain.

Hingga saat ini, terkait dengan hak politik, hak memilih dan hak dipilih, dalam kenyataannya warga negara Indonesia terlibat dalam pemilu dalam artian memiliki hak pilih pada usia 17 tahun.

Usia rata rata anak kelas XI atau XII SMA dan yang sederajat. Permasalahannya adalah bagaimana mungkin anak anak itu dapat menggunakan haknya dengan benar jika mereka sendiri buta politik ? Jika mereka sendiri belum mendapatkan pendidikan politik ?

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, definisi Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Sedangkan istilah politik yang berasal dari bahasa Yunani 'polis' yang artinya negara-kota. Dalam negara-kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai kesejahteraan atau kebaikan dalam terminologi Aris Toteles dalam hidupnya. Ketika manusia mencoba untuk untuk menentukan posisinya dalam masyarakat, ketika mereka berusaha meraih kesejahteraan pribadi melalui sumber daya yang ada, atau ketika mereka berupaya mempengaruhi orang lain agar menerima pandangannya, maka mereka sibuk dengan suatu kegiatan yang kita disebut sebagai 'politik'.

Lebih lanjut menurut buku A New Handbook of Political Science politik diartikan sebagai penggunaan kekuasaan sosial yang dipaksakan. Kata kekuasaan sosial ditekankan untuk membedakannya dengan kekuasaan individual. Ini akibat politik berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. 

Masyarakat yang mengesahkan sekelompok individu untuk memiliki kekuasaan sosial yang aplikasinya dapat dipaksakan atas setiap individu untuk menjamin keteraturan di dalam masyarakat itu sendiri.

Dari definisi tentang pendidikan dan politik, paka dapat ditarik pengertian tentang Pendidikan Politik sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan masyarakat/putera puteri Indonesia secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kemampuan yang berkenaan dengan pengaturan hidup suatu masyarakat secara keseluruhan. 

Dalam konteks Negara Kesatuan republik Indonesia, maka pendidikan politik terkait adanya usaha yang secara sadar dan terencana untuk setiap warga negara Indonesia sehingga memiliki kemampuan hidup berbangsa dan bernegara seuai dasar negara Pancasila, UUD 45 beserta peraturan dan perundang=undangan yang berlaku di NKRI.

Artinya, Pendidikan Politik Indonesia tidak lain adalah upaya sadar dan terstruktur terkait dengan Pancasila, UUD 45, Undang Undang dan Peraturan peraturan bkan hanya sebagai nilai-nilai moral tetapi lebih pada memposisikannya sebagai nilai-nilai hukum yang bersifat memaksa dan sudah barang tentu memiliki sanksi yang memaksa pula. 

Sampai pada tahapan ini nampaknya Pendidikan Politik tidak ubahnya sebagai pendidikan kewraganegaraan atau yang dulu dikenal sebagai pelajaran Civic.

Walau demikian, karena pendidikan politik pada ahirnya untuk dapat melakukan pengaturan, maka pendidikan PKn yang ada tidak sekedar berhenti pada aspek pengetahuan (learning to know) belaka, namun sudah dirancang sampai pada aspek dapat melakukan dalam berbangsa dan bernegara (learning to do) dan menjadi warga Negara (learning to be) dan pada ahirnya harus sampai mampu pada aspek hidup bernegara dalam konteks NKRI yang berbineka (learning to life together. 

Berbbagai aspek tersebut harus direncanakan sejak Sekolah dasar hingga SMA , sehingga pada saat mereka mendapatkan hak pilih, mereka sudah siap untuk melakukannya secara bertanggung jawab.

Paling tidak, para pemilih pemula benar-benar dapat menjalankan hak pilihnya sebagai mana pesan yang terdapat pada lagu pemilu yang lalu yakni "pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pemgemban ampera yang setia, di bawah UUD 45, kita menuku ke pemilihan umum" Pemilih pemula dapat menggunakan hak pilihnya dengan mampu mengidentifikasi mana-mana caleg/capres yang memenuhi tuntutan UUD 45 atau tidak. 

Dengan kemampun seperti itu, akan terhindar terpilihnya calon-calon yang bermodal uang, bermodal ketenaran atau hal lain yang tidak sesuai dengan tuntutan UUD 45.

Untuk menunjang Pendidikan Politik yang formal, maka peran keluarga dan lingkungan (pendidikan politik keluarga) sangat diperlukan sejak dini. Pendidikan Politik secara Informal ini, tentu saja tidak mesti dipahami secara verbal, ada sesi sesi poitik dalam keluarga. 

Namun bisa saja melaui pelibatan-pelibatan yang terkait hajat politik. Seperti diikut sertakan dalam beres beres, menata kursi untuk anak lelaki, atau ikut menyiapkan konsumsi, karangan bunga dan sejenisnya untuk anak perempuan.

Pada suatu sesi perkuliahan di Pondok Pesantern Budi Mulia, Syaefullah Mahyudin MA (Allah yarham) menceritakan pengalamannya saat masih anak anak bersama teman-temannya meski pada saat itu hanya menyablon ikat kepala yang dikenakan pejuang, pada kemudian hari semakin tumbuh menjadi semangat untuk ikut berjuang. 

Hal ini sejalan dengan pengalam penulis sendiri, Penulis beruntung mendapat pendidikan politik, meski hanya nonformal ketika kls 2 SD, jelang pemilu pertama pada era Orde Baru, Waktu itu Ustadz menugaskan kami membuat lambang NU untuk dipasang di rumah. (maklum waktu itu foto Copy belum memasyarakat).

Pada kemudian hari penulis memahami itu sebagai upaya mengajak tiap keluarga menggunakan hak pilihnya dengan memilih Parat Nahdlotul Ulama, yang dalam pemahaman kami waktu itu, sebagai partai yang memperjuangkan Islam, Partainya para kyai. 

Pada kemudian hari, ternyata Keterpihakan pada partai ulama tumbuh sehingga saat punya hak pilih (82), penulis ikut PPP yang merupakan fusi partai Islam, rumah besar umat Islam hingga pemilu terahir sebalum reformasi. Jadi memang benar, meskipun bukan menggunakan cara-cara indokrinasi, namun pelibatan dalam hajat politik mampu menumbuhkan benih-benih keterpihakan.

Oleh karena itu, jika kita berharap anak-anak kita memiliki kesdaran politik dan tidak buta politik, bahkan tumbuh dalam jiwanya untuk berkomitmen berpolitik agar kehidupan berbangsa dan bernegara teratur, maka Hiruk pikuk tahun politik adalah moment yang tepat untuk digunakan oleh orang tua/pendidik dalam memberikan pendidikan politik. 

Bagi keluarga/pendidik muslim perlu menekankan berpolitik berpolitik adalah bagian dari ibadah sehingga harus ddengan niat, cara dan tujuan yang benar.. Penekanan yang demikian sangat penting untuk membangun politisi yang bermoral yang tidak menghalalkan segala cara dalam berpolitik.

Yang terahir, pendidikan politik yang diamanatkan oleh undang-undang partai politik, lebih difokuskan pada masalah kaderisasi partai politik bersangkutan, sehingga dengan demikian, semua kembali pada partai politik itu, termasduk anggaran atau biaya untuk penyelenggaraannya. Pemerintah tidak perlu memberikan dana bagi partai politik.