Rancangan KUHP akan disahkan bulan Juli 2022 oleh pemerintah dan DPR. Salah satu pasal yang sedang ramai dibicarakan masyarakat yaitu mengenai hukuman bagi masyarakat yang menghina pemerintah terutama di media sosial.
Banyak masyarakat berkomentar di beberapa sosial media seperti instagram, twitter, dan tiktok mengenai pasal tersebut. Sebagian masyarakat beranggapan bahwa pasal tersebut menyeleweng dari sistem demokrasi Indonesia. Menurut sebagian masyarakat dalam komentarnya menganggap bahwa pasal tersebut hanya dibuat untuk kepentingan pemerintah sendiri dan tidak ada manfaatnya untuk masyarakat.
Stand Up Comedian, Bintang Emon, juga memberikan statement dalam video yang diunggahnya di media sosial tiktok dan instagram, “Saya setuju apabila penghinaan yang disebut tidak berdasarkan perasaan pribadi. Bunyi pasalnya juga tidak jelas. Bagaimana jika kritik masyarakat dianggap penghinaan? Setau saya pasal ini dibuat untuk kepentingan rakyat, nah ini untuk kepentingan rakyat atau perwakilan rakyat?”.
Selain itu, tanggapan dari pengamat politik bahwa tidak seharusnya pasal ini diangkat karena dapat menghilangkan demokrasi di Indonesia. Masyarakat yang ingin berpendapat akan merasa terancam. Contohnya, apabila masyarakat kinerja pemerintah menyeleweng atau salah satu pemerintah melakukan korupsi, masyarakat akan mengkrititik. Namun, bisa saja kritik tersebut menjadi sebuah tuduhan menghina pemerintah.
Pendapat lain dari pengamat hukum bahwa pasal ini dapat membatasi demokrasi dan kebebasan masyarakat untuk berpendapat. Pasal ini dianggap lebih tepat dikaitkan dengan kerusuhan dan keonaran yang dibuat bukan penghinaan pada pemerintah. Karena sebagai pemerintah yang berupa lembaga bukan perorangan harus siap menerima kritik dan saran bahkan harus siap dihina.
Berikut bunyi Pasal 240 RKHUP tersebut.
"Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV."
Dengan penjelasan mengenai kerusuhan yang disebut sebagai berikut.
"Yang dimaksud dengan keonaran adalah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang (anarkis) yang menimbulkan keributan, kerusuhan, kekacauan, dan huru-hara." .
Ancaman hukuman 3 tahun penjara pada pasal 240 kemudian dinaikkan menjadi 4 tahun penjara, jika penghinaan dilakukan di media sosial. Sebagaimana dijelaskan pada draft pasal 241 yang berbunyi sebagai berikut.
“Setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum,
