Semangat desentralisasi dan membangun kemandirian desa kini juga terlihat cukup menonjol dalam APBN kita. Dalam APBN 2017, terlihat anggaran untuk Kementerian/Lembaga (K/L) bahkan lebih sedikit dibandingkan dengan dana yang ditransfer ke daerah; 763, 6 triliun berbading 764,9 triliun. Sebab alokasi anggaran kini bukan lagi didasarkan pada K/L melainkan lebih kepada fungsi. Sehingga kemudian kementerian yang urusannya telah banyak didesetralisasikan ke daerah, mendapat anggaran yang sedikit. Sebaliknya kementerian yang urusannya tetap terpusat mendapatkan anggaran lebih banyak.


Pendistribusian sumber daya modal (fiskal) tersebut tentu diikuti harapan agar daerah maupun desa dapat memberikan sumbangsih yang berarti, sekurang-kurangnya bagi dirinya sendiri. Yakni agar daerah maupun desa dapat membangun kemandirian bagi wilayahnya dalam bingkai pembangunan wilayah NKRI. Dan dalam pelaksanaannya, tentu sangat membutuhkan peran aktif dari semua pihak. Agar kemudian proses pelaksanaan pembangunan di daerah dan desa dapat berjalan secara lebih transparan, akuntabel, partisipatif dan efektif . Karena tanpa itu semua, dana yang digulirkan pemerintah melalui APBN hanya akan menjadi sia-sia atau bahkan bisa menambah dosa para elite daerah dan desa. Sementara nasib rakyat, hanya akan begitu-begitu saja.Â
Â
Â
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI