Sebagai konsekuensinya, pemerintah 'hanya perlu' menyiapkan regulasi dan kepastian usaha untuk mewadahi kepentingan tersebut. Regulasi tersebut setidaknya memuat kemudahan sehingga memungkinkan investasi masuk secara lancar dan aman. Itulah alasan mengapa beberapa waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Dalam Negeri agar menghapus Perda yang dianggap menghambat investasi di daerah-daerah. Langkah tersebut ditempuh tak lain dalam rangka mempermudah masuknya investasi dan untuk menjamin keamanan bagi pihak swasta dalam membangun infrastruktur. Karena hal tersebutlah yang paling dibutuhkan oleh pihak swasta dalam keikutsertaannya membangun infrastruktur di Indonesia.
Epilog; Peran Masyarakat
Setelah mempelajari bagaimana arah pembangunan infrastruktur di Indonesia ke depan, lantas muncul pertanyaan apa peran kita sebagai masyarakat dalam mendukung progam pembangunan infrastruktur ini?
Dalam agenda pembangunan nasional 2014-2019, terdapat tiga dimensi pembangunan yang akan dilakukan di Indonesia, yakni dimensi pembangunan manusia, pembangunan sektor unggulan dan dimensi pemerataan dan kewilayahan. Dari sini semakin terlihat apa tuntutan peran kita sebagai warga negara yang notabene menjadi bagian tak terpisahkan dalam skema pembangunan di Indonesia, baik sebagai objek maupun subjek pembangunan. Yakni agar kita bersiap menjadi manusia unggul guna mengimbangi pembangunan infrastruktur di berbagai sektor ekonomi.Â
Perlu diingat, pembangunan infrastruktur akan meningkatkan daya konektivitas antarwilayah dan antarnegara. Dengan demikian, kebutuhan akan sumber daya manusia yang kompetitif, unggul dan andal juga semakin mendesak. Tanpa diimbangi kualitas SDM yang unggul, maka manfaat pembangunan infrastruktur tak akan tepat sasaran dan hanya dinikmati oleh orang-orang tertentu dan itu-itu saja. Karena itulah, diperlukan kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat agar segera menyiapkan diri untuk turut ambil bagian dalam pemanfaatan dan pengoptimalan infrastruktur yang (telah/akan) dibangun.
Namun meski demikian, penulis juga berharap semangat pembangunan infrastruktur Indonesia sentris juga mulai ditularkan ke sektor strategis lain terutama dalam bidang pendidikan. Agar ke depan, masyarakat di kawasan Indonesia timurlah yang banyak mengambil peran itu—tidak hanya jadi penonton seperti sekarang. Sebab begitu sulit dipungkiri, pembangunan manusia di Indonesia juga masih sangat Jawa sentris dan kota sentris. Sehingga belum memungkinkan bagi mereka untuk menjadi pelaku pembangunan di kampung halamannya sendiri.
Way Kanan, 29 Juni 2016
(Disclaimer : Tulisan ini diikutsertakan dalam lomba blog "Pembangunan Infrastruktur Indonesia Sentris Kerjasama Kementerian PUPR dan Kompasiana)
