Solusi berupa Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK) 'dianggap' mampu menjawab tiga pertanyaan dalam konsep "strategic triangle" milik Mark Moore dalam pembuatan kebijakan publik, yaitu: (1) Apakah kebijakan yang dibuat memberikan manfaat bagi masyarakat luas?, (2) Apakah kebijakan tersebut didukung oleh para pihak terkait, seperti adanya dukungan politik, kelompok kepentingan dan pihak lain?, dan (3) Apakah pemerintah memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk membuat kebijakan dan mengimplementasikan kebikan tersebut?
Menjalankan Solusi Terpilih
Pada tahun 2004 sudah dimulai reformasi gelombang pertama yang mencakup reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi. Oleh karena reformasi birokrasi tertinggal pelaksanaannya dibanding reformasi politik, ekonomi, dan hukum, pemerintah menegaskan kembali pentingnya penerapan prinsip-prinsip clean government (pemerintahan yang bersih) dan good governance (tata pemerintahan yang baik) untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Konsep good governance yang konon lebih dulu dipopulerkan oleh World Bank dalam dua dekade terakhir digambarkan sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki karakteristik mencakup akuntabilitas dan transparansi, efisiensi dalam menjalankan fungsi pemerintah, melakukan supremasi hukum, dan memiliki sistem politik yang stabil.
Pada tahun 2009 dilaksanakan reformasi gelombang kedua, termasuk reformasi birokrasi.
Dengan program utama membangun aparatur negara melalui reformasi birokrasi, pada tahun 2011 seluruh kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah (Pemda) ditargetkan telah memiliki komitmen dalam melaksanakan proses reformasi birokrasi.
Pada tahun 2014 secara bertahap dan berkelanjutan, K/L dan Pemda telah memiliki kekuatan untuk memulai proses tersebut sehingga pada tahun 2025 birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi dapat diwujudkan.
Reformasi Birokrasi
Menurut KBBI online, reformasi adalah  perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara.
Menurut KBBI online, birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan.
Sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam (1) paradigma dan (2) tata kelola pemerintahan Indonesia.
