Ilmu Padi dan Adagium Hukum "Ignorantia Juris Non Excusat"

Ilmu Padi dan Adagium Hukum "Ignorantia Juris Non Excusat"

Sejarah tanaman padi dan sejarah adagium hukum "ignorantia juris non excusat" telah berumur ratusan tahun lalu. Dari padi, para leluhur, guru dan petani berabad-abad, kita diwariskan nasihat ilmu padi sedangkan dari adagium hukum zaman Romawi tersebut, para pengelana, hakim dan cendekia mewariskan kita pesan. 

Kita tentu tahu ilmu padi namun kita belum tentu tahu adagium hukum zaman Romawi itu. Ilmu padi mengajarkan "bahwa hidup haruslah seperti padi yang semakin berisi semakin merunduk". 

Padi yang berisi tentu menjadi tanda panen yang dinantikan dan mengundang syukur. Tak hanya dinantikan petani penggarap itu sendiri pun dinantikan seluruh lapisan masyarakat. 

Adapun adagium hukum ignorantia juris non excusat menetapkan "bahwa tidak mengetahui hukum bukanlah pembenaran" sehingga semua orang yang telah cukup umur dan cakap berfikir dianggap "tahu hukum" dan bertanggung jawab atas pelanggaran hukum yang dilakukannya. 

Adagium yang hanya diketahui segelintir kalangan tersebut dalam banyak kejadian sering menimbulkan percekcokan seperti manakala seseorang yang "kecelek" merasa ditipu dalam kasus perjanjian atau juga kasus pertanahan, pengendara yang kena tilang di jalan umum lantaran abai tidak lengkap surat-suratnya atau tidak menggunakan helm dengan dalih cuma putar balik atau dekat rumahnya di seberang jalan, dll.  

Menggugah Kesadaran

Baik adagium hukum ignorantia juris non excusat maupun ilmu padi sejatinya diturun-temurunkan guna menggugah kesadaran terhadap norma sosial maupun norma hukum. Ada beberapa hal yang menjadi catatan tentang adagium hukum tersebut dalam kesadaran hukum:

1. Kompleksitas Hukum 

Hukum sangatlah kompleks dan bahasa hukum atau bahasa perundang-undangan sulit dipahami oleh orang awam. Banyak undang-undang dan peraturan yang rumit dijelaskan kepada masyarakat agar mengetahui apa yang diperbolehkan atau dilarang oleh hukum.

2. Keterbatasan Pengetahuan

Meskipun besar harapan untuk tiap orang harus mengetahui hukum, kenyataannya banyak orang yang masih memiliki keterbatasan akses informasi, maupun pendidikan untuk memahami hukum dengan baik. Hal ini diperkuat dengan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2023 ada sekitar 25,9 juta penduduk miskin di Indonesia. Kemiskinan yang masih menjadi PR besar pemangku negara tersebut dapat menyebabkan ketidakadilan dalam sistem hukum.

3. Asimetri Informasi

Banyak faktor yang menyebabkan informasi hukum tidak tersebar dengan merata di masyarakat. Salah satu diantaranya yakni faktor tempat tinggal. Orang-orang atau kelompok yang bertempat tinggal di kota besar cenderung memiliki akses lebih besar terhadap pengetahuan hukum daripada masyarakat yang tinggal di kampung, dipegunungan, di daerah pesisir dan pedalaman. 

Ketidakadilan ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak sama baik dalam pelayanan penyelenggaraan negara maupun dalam perjanjian antar orang, pun perjanjian antar orang dengan badan hukum,.

Tiga dari beberapa faktor lainnya tentang kesadaran hukum masyakarakat yang urung masuk dalam catatan ini perlu menjadi catatan bagi cerdik cendikia lulusan perguruan tinggi hukum untuk membaktikan dirinya dengan lelaku ilmu padi. 

Para cerdik cendia tersebut mempunyai tanggung jawab moral yang harus mereka jawab dengan berbagai aksi perubahan. Namun sayangnya dalam banyak kabar yang kita dengar, baca dan jumpai, pelanggaran hukum justru dilakukan oleh jebolan pendidikan tinggi hukum dan para para penegak hukum. 

Walhasil mereka bukan menjawab persoalan dengan jawaban yang memuaskan justru mereka menjawabnya dengan jawaban yang membuat keresahan. Apa yang salah dengan model pendidikan hukum kita? 

Menggugah Perubahan 

Berangkat dari keinginan menyebarluaskan akses terhadap pengetahuan hukum yang rumit, sulit dan "mahal", Dari Hukum hadir mengulas dan mengemas hukum Indonesia dengan bahasa yang mudah dipahami umum.

Yogyakarta, 19 Juli 2023

01 Muharram 1445