3) Persetujuan kedua belah pihak
Apapun yang diminta atau diberikan oleh platform pinjaman maupun peminjam haruslah berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Hati-hati terhadap kontrak yang hanya minta ditandatangani secara cepat tanpa boleh dipelajari terlebih dahulu.Â
Terkait data diri yang diminta oleh suatu platform pinjaman, pastikan peminjam paham betul akan diapakan data-data tersebut, jangan sampai di kemudian hari kamu kaget kalau petugas dari suatu platform pinjaman menghubungi langsung ibu atau kakak-adikmu terkait kamu dan pinjamanmu di platform tersebut.
4) Platform pinjaman dengan target spesifik
Kebanyakan platform pinjaman mengiming-imingi calon peminjam dengan keyakinan bahwa siapapun dengan latar belakang apapun dapat meminjam di platformnya. Ini yang kemudian sering menimbulkan miskomunikasi, banyak peminjam yang kaget atau kecewa bila aplikasi pinjamannya diketahui orang lain ataupun bila aplikasinya tertolak.Â
Karena bagaimanapun suatu platform pinjaman, terutama yang meniadakan agunan atau jaminan dalam prosesnya, akan meninjau betul siapa peminjam yang sedang disasarnya. Hal tersebut dilakukan guna menimalisir terjadinya gagal bayar serta tentu melanggengkan operasional platform pinjaman tersebut.
5) Pengawasan dari lembaga berwenang
Pengawasan dari lembaga berwenang, untuk usaha berbasis fintech seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi penting saat menimbang suatu platform pinjaman. Dengan diawasinya suatu platform pinjaman, maka suatu platform pinjaman cenderung akan patuh dan tidak berani semena-mena terhadap peminjam, utamanya terkait pemberlakuan sistem dan kontrak hingga praktik di lapangan.Â
Setiap platform pinjaman tentu ingin usahanya berjalan mulus dan panjang umur, sehingga akan melakukan apa saja yang sekiranya diinginkan serta menarik konsumen.
