Sejak masa kampanye, Presiden Joko Widodo selalu disudutkan sebagai pihak yang kerap melakukan pencitraan. Kemenangannya pun diklaim oleh para oposisi sebagai hasil pencitraan tersebut. Namun, benarkah demikian?
Bahkan, apa yang dikerjakan oleh pemerintahan Presiden Jokowi selalu di cap pencitraan oleh pihak-pihak lain, padahal itu  tujuannya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
Misalnya, terkait pembangunan di Papua, itu juga dinyinyiri sebagai pencitraan oleh para oposan. Mereka menyebut pembangunan infrastruktur di Papua hanyalah cara Jokowi mengamankan suara di sana.
Padahal kita tahu, Papua merupakan wilayah yang selama ini ditinggalkan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Di sanalah ketimpangan di Indonesia itu terpampang dengan sangat jelas.
Pembangunan infrastruktur berupa jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di Papua merupakan langkah Presiden Jokowi untuk menciptakan pemerataan pembangunan itu. Juga agar kesejahteraan masyarakat dapat meningkat.
Hal itu secara konseptual dilakukan dengan menciptakan akses dan konektivitas antar wilayah agar daerah yang selama ini terisolasi dapat terbuka dan dicapai dengan mudah.
Namun rupanya itu tak cukup bagi para pihak yang berseberangan dengan Istana saat ini, saat kasus kelaparan di Asmat mencuat, pemerintah Jokowi juga dituduh tidak memperhatikan mereka. Selain itu juga disalahkan karena hanya berfokus membangun infrastruktur saja. Namun benarkah demikian?
Untuk menilai suatu masalah, seyogyanya kita harus berpikir holistik. Kita tidak bisa menggunakan satu sudut pandang saja, namun harus menyeluruh agar gambaran besar itu terlihat.
Dalam kasus kelaparan di Asmat, pada dasarnya terlihat bahwa pemerintahan Presiden Jokowi tidak menutup-nutupinya. Dapat dikatakann bahwa Presiden tidak melakukan pencitraan sama sekali, dimana biasanya pemerintahan lainnya menutupi itu dengan menyebutnya dalam bahasa eufimisme sebagai "kekurangan pangan" atau "krisis pangan".
Sebaliknya, media besar justru mengangkatnya secara luas. Presiden Jokowi pun juga meminta agar kasus tersebut dibuka secara publik agar dapat diselesaikan secara optimal.
Adanya pembangunan infrastruktur di Papua sebenarnya juga tidak pernah bertolak belakang dengan masalah-masalah sosial di sana. Justru adanya pembangunan tersebut  untuk mengurangi kejadian-kejadian serupa.
Kelaparan di Asmat merupakan bukti bahwa akses pangan dan kesehatan di Papua sangat buruk. Hal tersebut ditunjang oleh konektivitas antar wilayah yang tak terhubung satu sama lain di sana. Karenanya, masalah kelaparan kerap menghinggapi.
Hadirnya pembangunan jalan, jembatan, dan bandara di Papua adalah untuk memudahkan akses dan konektivitas itu. Dengan terbukanya wilayah tersebut, maka akses pangan dan kesehatan diharapkan dapat terbuka sepenuhnya. Sehinggar masalah kelaparan bisa dihindari.
Karena kontur wilayah Papua itu sulit dijangkau dan terisolasi, kita juga harus sadar bahwa upaya membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua tidak bisa tiba-tiba dilaksanakan sehari saja. Hal itu membutuhkan proses yang bertahap, namun reguler.
Langkah Presiden Jokowi pun sejauh ini sudah on the track. Masyarakat dan jajaran pemerintahan di Papua pun mengakuinya.
Hal tersebut, misalnya, terlihat dari rasa terima kasih Bupati Puncak Papua kepada Presiden Jokowi karena telah berani mengambil resiko membantu Kabupayen tersebut keluar dari wilayah yang terisolasi. Yakni, melalui pembangunan infrastruktur dan transportasi di sana.
Itulah dampak positif dari pembangunan infrastruktur dan masalah sosial di Papua. Keduanya bisa saling terkait untuk mengatasi masalah di wilayah tersebut.
Informasi yang berimbang harus diterima masyarakat, agar kebenaran dapat disampaikan. Kita sendiri juga harus adil dalam menilai informasi agar tidak mudah tergiring opini oleh media abal-abal yang dibuat hanya untuk tujuan politik saja.
