Tiga Srikandi di Pilgub Jawa Timur dan Representasi Perempuan di Dunia Politik

Pendaftaran calon kepala daerah (Cakada) dibuka pada tanggal 27 Agustus 2024 lalu. Menjelang akhir pendaftaran, banyak plot twist yang terjadi. Misalnya teka-teki cagub Jakarta yang diusung PDIP.

Nama Anies Baswedan santer dikaitkan dengan PDIP. Apalagi beredar foto di media sosial Anies Baswedan tengah duduk berdua bersama Rano Karno. Anies memakai batik berwarna merah. Warna yang identik dengan PDIP.

Akan tetapi, dari semua nama cakada yang diusung PDIP tidak ada nama Anies yang muncul. Setelah itu, Pramono Anung naik ke permukaan. Pramono merupakan kader PDIP yang menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Nama Pramono tidak muncul dalam bursa percaturan pilgub Jakarta. Akan tetapi, PDIP lebih memilih kadernya sendiri untuk berkontestasi di Pilgub Jakarta. Pasangan Pramono-Rano akan bertarung melawan Ridwan Kamil-Suswono, dan Dharma Pongrekun-Kun.

Di akhir pendaftaran yaitu tanggal 29 Agustus tepatnya di Jawa Barat, PDIP kabarnya akan mengusung Anies Baswedan yang akan dipasangkan dengan Ono Surono. Hal itu disampaikan oleh Ono sendiri. Ono menyebut 95 persen partainya akan mengusung Anies.

Akan tetapi, hingga akhir pendaftaran Anies lagi-lagi tidak muncul. Sampai akhirnya juru bicara tim Anies menyebut Anies batal diusung di Pilgub Jawa Barat. PDIP kalang kabut, lalu memilih calon dadakan yaitu Jeje-Ronal Suratpradja.

Selain banyak plot twist yang terjadi mulai dari drama pendaftaran hingga putusan MK. Pilkada kali ini menarik. Putusan MK menjadi pemantik dengan ragamnya pilihan masyarakat.

Setidaknya masyarakat bisa lebih leluasa memilih. Tentu yang paling menarik adalah di Pilgub Jawa Timur. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, pilgub diikuti tiga pasangan wanita secara langsung.

Pertarungan Tiga Srikandi 

Selain Jakarta, Pilgub Jawa Timur juga menarik. Hal itu karena di Pilgub Jawa Timur diperebutkan oleh tiga perempuan. 

Ketiganya adalah Khofifah Indar Parawansa yang berpasangan dengan Emil Dardak. Keduanya adalah pertahana. Khofifah-Emil diusung oleh 15 partai yang mayoritas menjadi partai pendukung pemerintah.

Sementara PKB mengusung Luluk Nur Hamidah, ia maju bersama sesama kader di partainya, Lukmanul Khakim. Keduanya merupakan anggota DPR RI dari Fraksi PKB. Pasangan ini hanya diajukan oleh PKB karena telah memenuhi syarat untuk mengajukan sendiri.

Sementara PDIP mengusung Tri Rismaharini yang menjabat sebagai Menteri Sosial ditemani oleh Zahrul Azhar Asumta atau dikenal  Gus Hans. Pasangan ini diusung oleh PDIP yang juga dapat mencalonkan cakada mereka sendirian di Jatim.

Ketiganya memiliki latar belakang menarik baik di legislatif maupun pemerintahan. Khofifah merupakan gubernur Jawa Timur periode sebelumnya.

Sementara Luluk, ia merupakan anggota DPR RI Fraksi PKB. Kiprah Risma sendiri tak kalah mentereng. Ia pernah menjabat sebagai Wali Kota Surabaya dan menjabat sebagai Menteri Sosial.

Fenomena tiga srikandi bertarung di pilgub menjadi momentum penting bagi partai untuk mendorong kepemimpinan di kalangan perempuan yang jarang tersorot. Pilgub Jatim menjadi momentum bahwa perempuan mampu dan bisa berkontestasi di ranah kepemimpinan.

Selain itu, ketiganya merupakan kader partai yang telah lama berkecimpung di dunia politik. Ini menunjukkan bahwa partai bisa mengajukan calon pemimpin di internal sendiri alias kaderisasi partai bejalan dengan baik. 

Tentu yang paling menarik adalah Jawa Timur sangat erat dengan kultur Islam terutama nahdliyin. Seperti yang kita ketahui, terkadang agama dijadikan alasan bahwa perempuan tidak cocok menjadi pemimpin. Akan tetapi dengan adanya pilgub kali ini stigma itu hilang.

Maka perebutan suara kaum nahdliyin akan menarik. Apalagi ketiganya memiliki latar belakang NU yang cukup kuat. Khofifah sejak kuliah aktif di organisasi Mahasiswa Muslimat NU.

Sementara Luluk aktif sebagai kader PKB yang ada keterkaitan dengan NU. Ia juga lahir di Jombang yang menjadi basis besar NU. Risma sendiri disebut memiliki garis darah dengan Mbah Jayadi kyai sepuh NU.

Di sisi lain, fenomena tiga srikandi di Pilgub Jawa Timur kali ini menunjukkan adanya kemoderatan berpolitik. Kini kepemimpinan menjadi lebih inklusif dan siapa saja bisa bertarung termasuk perempuan.

Representasi Perempuan di Dunia Politik 

Keterwakilan perempuan di dunia politik harus terus diakomodir. Hal itu karena selama ini perempuan selalu dianggap warga kelas dua. Selain itu, budaya patriarki masih cukup mengakar sehingga sulit bagi perempuan untuk setara dengan lelaki.

Ada sejumlah aturan yang didorong agar perempuan mendapat tempat di dunia politik. Misalnya dalam syarat verifikasi faktual partai. Setidaknya dalam kepengurusan partai harus melibatkan perempuan.

Begitu juga dalam pileg, parpol setidaknya harus mengusung calon perempuan. Akan tetapi, aturan tersebut terkadang dibuat hanya sebagai syarat semata tanpa memperdayakan perempuan.

Misalnya dalam pileg, agar bisa ikut dalam pemilu, ada partai nakal yang mencalonkan perempuan sebagai pelengkap. Partai tidak benar-benar serius membina kaderisasi. Meski tidak semua, akan tetapi hal tersebut bisa saja terjadi.

Dengan adanya perempuan di ranah pemangku kebijakan, harapannya muncul kebijakan yang benar-benar memihak perempuan di berbagai aspek. Misalnya dalam bidang ketenagakerjaan, pendidikan dan lain-lain.

Sudah sepatutnya perempuan mendapat kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin. Memimpin bukan berbicara tentang gender. Selama ia mampu, baik itu perempuan harus tetap diakomodir.

Apa yang terjadi di Pilgub Jatim menjadi momentum yang bagus agar partai tidak takut lagi untuk mencalonkan perempuan baik di tingkat daerah maupun nasional.