Perlukah Kampanye di Instansi Pendidikan?

Pemilu 2024 tinggal beberapa bulan lagi. Sejumlah kontestan mulai dari capres hingga caleg sudah bergerak mencari simpati masyarakat. Kampanye dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari media sosial hingga konvensional seperti baliho. 

Kampanye merupakan sarana bagai peserta pemilu untuk mendapat simpati pemilih. Meski begitu, ada beberapa tempat yang disakralkan untuk kampanye salah satunya instansi pendidikan. 

Akan tetapi, MK menganulir kesakrakalan tersebut melalui Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023. Dalam amar putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 280 ayat (1) huruf h UU No. 7 Tahun 2017 (UU Pemilu) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

Baca juga: Alasan Ernando Ari Jadi Penendang Penalti di Final Piala AFF U23

Pasal 280 ayat (1) huruf h mengatur bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah. 

Sementara itu, dalam penjelasannya fasilitas pemerintah, tempat pendidikan, dan tempat ibadah dapat digunakan jika peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Dalam pertimbangan putusan itu, MK menilai ada ambiguitas antara bunyi Pasal 280 ayat 1 huruf h dengan penjelasannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. 

Penjelasan Pasal 280 ayat 1 berisi norma pengecualian, sehingga MK menilai perlu dimasukkan ke dalam batang tubuh atau norma pokok UU Pemilu. Hal itu karena tidak sesuai dengan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Baca juga: Apriyani/Fadia Akhiri Penantian 28 Tahun Ganda Puteri di Kejuaraan Dunia BWF

Dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan jika penjelasan adalah sarana untuk menjelaskan norma dalam batang tubuh yang tidak boleh mengakibatkan ketidakjelasan dengan norma tersebut. 

Pro kontra

Baca juga: Blue Lock Chapter 230: Hiori Akhrinya Duet dengan Isagi

Putusan MK tersebut mendapat sorotan khususnya dari Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Hal itu karena secara teknis akan sulit karena mengganggu proses belajar.

Sekolah idealnya harus bersih dari politik. KPAI menyayangkan putusan MK tersebut karena berpotensi melanggar hak anak. KPAI khawatir jika nantinya akan dieksploitasi untuk kepentingan politik praktis.