Selain itu, di balik ngototnya PDI-P tentu ada alasan tersendiri. Hal itu karena dalam beberapa survei PDI-P selalu menempati urutan teratas. Sehingga ketentuan ini jelas hanya menguntungkan PDI-P.
Apalagi banyak masyarakat yang memilih PDI-P bukan karena wakil yang ditentukan. Itulah sebabnya mengapa sistem ini begitu menguntungkan PDI-P.
Lantas, apakah benar jika dengan sistem ini hanya akan memunculkan wakil rakyat yang tidak kompeten?Â
Dalam praktiknya, menurut saya tanggung jawab partai politik adalah menciptakan kader berkualitas untuk memimpin di parlemen atau eksekutif.
Dengan kata lain, mencetak wakil rakyat yang kompeten adalah tugas partai. Hal itu karena salah satu tugas partai adalah kaderisasi.Â
Untuk itu, sebaiknya setiap orang yang ingin mendaftar sebagai calon wakil rakyat, partai harus menetapkan standar tinggi terhadap calon.
Partai harus lebih selektif lagi dalam menyiapkan calon wakil rakyat yang kompeten. Jadi, menjaga kualitas wakil rakyat adalah tugas dari partai politik.Â
Memang benar jika pemilih akan memilih wakil rakyat berdasarkan popularitas. Tapi harus diingat, bukankah partai politik sendiri yang hobi merekrut orang dengan popularitas tinggi untuk menjadi kader seperti selebriti?Â
Bahkan PDI-P sendiri melakukan hal itu. Misalnya merekrut Krisdayanti. Apakah pertimbangan itu hanya berdasarkan popularitas atau kapasitas?
Dengan kata lain munculnya wakil rakyat yang dianggap tidak kompeten adalah ulah parpol sendiri. Justru parpol yang selalu mencari jalan pintas dengan merekrut orang-orang populer.
Keberadaan mereka dinilai bisa menaikkan pamor partai. Apalagi orang yang dirangkul adalah sosok publik figur yang terkenal dan mempunyai basis fans banyak.
