Di sisi lain, menanggapi hal itu, Ani memberi klasifikasi tentang masalah ini di media sosial pribadinya. Ani menjelaskan alasan ketidakhadirannya ketika diundang oleh MPR.Â
Dalam unggahannya, undangan dua kali pada 27 Juli 2021 bentrok dengan rapat internal presiden. Sehingga, Ani harus mengutus wakil menteri.Â
Kemudian terkait undangan pada tanggal 28 September 2021, Ani menjelaskan harus menghadiri rapat Banggar bersama DPR membahas anggaran, kehadiran Menkeu begitu penting.
Dari kejadian di atas, ada dua hal menarik menurut saya. Pertama terkait respon wakil MPR yang meyatakan jika Ani harus dipecat dari jabatannya sebagai Menkeu.Â
Hal itu hanya seperti menurunkan marwah kenegaraan MPR itu sendiri. Apalagi ribut soal anggaran yang disunat. Hal itu hanya membuat MPR seolah-olah peduli pada lembaga sendiri.Â
Permintaan wakil MPR yang ingin agar Ani dicopot oleh presiden juga tidak mencerminkan seorang negarawan. Apalagi jika menyangkut soal anggaran, hal ini hanya akan menimbulkan bahwa MPR hanya peduli dengan lembaganya sendiri.Â
Padahal, seperti yang sudah dijelaskan Ani, pemotongan anggaran ini tidak hanya untuk MPR, tapi beberapa kementerian dan parlemen juga mengalami hal yang sama.Â
Apalagi jika anggaran harus berbanding lurus dengan kinerja. Seperti yang sudah diketahui, setelah amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang MPR rontok dan hanya sebatas seremoni saja. Di luar itu, tugas MPR memberi penyuluhan mengenai empat pilar kebangsaan.Â
Jadi, rasanya wajar jika sikap tersebut hanya seperti mementingkan diri sendiri sementara tugas MPR tidak seperti dulu.Â
Kedua, kisruh ini terjadi karena kurangnya komunikasi politik antara Menkeu dengan MPR. Mungkin saja MPR ingin mendengar langsung dari Menkeu terkait recofusing, sehingga bisa memberi rasa nyaman pada kedua lembaga negara tersebut.Â
Di sisi lain, cara ibu Ani yang memberi klasifikasi di media sosial kurang pas. Alangkah lebih baik jika respon itu secara resmi, misalnya dengan memberi surat.Â
