Ketika Lembaga Tinggi Negara (MPR) Kehilangan Marwah Kenegaraannya

Polemik antara Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan MPR soal bujet yang disunat menyita atensi publik. Seperti yang diketahui, Sri Mulyani memotong anggaran untuk MPR beberapa waktu lalu. 

Sri Mulyani atau yang akrab disebut Ani menjelaskan pemotongan anggaran tersebut. Menurut Ani, pemotongan anggaran dilakukan untuk membantu penanganan covid-19 hingga membantu rakyat miskin. 

Nantinya, anggaran itu akan digunakan untuk bantuan sosial (bansos), memberi subsidi upah, hingga memberi bantuan bagi para pelaku UMKM selama PPKM level 3 diberlakukan kembali. 

Menurut Ani, recofusing anggaran tidak hanya terjadi di MPR saja. Tetapi, di beberapa kementerian dan parlemen juga dilakukan bahkan sampai empat kali. 

Menariknya, respon dari pimpinan MPR sendiri bermacam-macam. Ada yang terang-terangan menyerang Ani, ada juga yang malu-malu, hanya sekedar sindiran saja. 

Salab satunya Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad meminta Presiden Joko Widodo memecat Menteri Keuangan Sri Mulyani dari jabatannya. Alasannya karena Ani memotong anggaran MPR 2021.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus." (CNN Indonesia)

Selain itu, Fadel juga kecewa pada Ani karena tidak hadir memenuhi undangan dari MPR. Ani juga membatalkan rapat dengan MPR secara tiba-tiba dan malah megutus anak buahnya. 

Di sisi lain, hal senada juga diungkapkan oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo. Bamsoet menyebut apa yang dilakukan oleh Ani tidak menghargai sesama lembaga negara. Hal itu ditandai oleh Ani yang tidak hadir memenuhi undangan MPR. 

"Sudah beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara." (CNN Indonesia) 

Di sisi lain, menanggapi hal itu, Ani memberi klasifikasi tentang masalah ini di media sosial pribadinya. Ani menjelaskan alasan ketidakhadirannya ketika diundang oleh MPR. 

Dalam unggahannya, undangan dua kali pada 27 Juli 2021 bentrok dengan rapat internal presiden. Sehingga, Ani harus mengutus wakil menteri. 

Kemudian terkait undangan pada tanggal 28 September 2021, Ani menjelaskan harus menghadiri rapat Banggar bersama DPR membahas anggaran, kehadiran Menkeu begitu penting.

Dari kejadian di atas, ada dua hal menarik menurut saya. Pertama terkait respon wakil MPR yang meyatakan jika Ani harus dipecat dari jabatannya sebagai Menkeu. 

Hal itu hanya seperti menurunkan marwah kenegaraan MPR itu sendiri. Apalagi ribut soal anggaran yang disunat. Hal itu hanya membuat MPR seolah-olah peduli pada lembaga sendiri. 

Permintaan wakil MPR yang ingin agar Ani dicopot oleh presiden juga tidak mencerminkan seorang negarawan. Apalagi jika menyangkut soal anggaran, hal ini hanya akan menimbulkan bahwa MPR hanya peduli dengan lembaganya sendiri. 

Padahal, seperti yang sudah dijelaskan Ani, pemotongan anggaran ini tidak hanya untuk MPR, tapi beberapa kementerian dan parlemen juga mengalami hal yang sama. 

Apalagi jika anggaran harus berbanding lurus dengan kinerja. Seperti yang sudah diketahui, setelah amandemen UUD 1945, tugas dan wewenang MPR rontok dan hanya sebatas seremoni saja. Di luar itu, tugas MPR memberi penyuluhan mengenai empat pilar kebangsaan. 

Jadi, rasanya wajar jika sikap tersebut hanya seperti mementingkan diri sendiri sementara tugas MPR tidak seperti dulu. 

Kedua, kisruh ini terjadi karena kurangnya komunikasi politik antara Menkeu dengan MPR. Mungkin saja MPR ingin mendengar langsung dari Menkeu terkait recofusing, sehingga bisa memberi rasa nyaman pada kedua lembaga negara tersebut. 

Di sisi lain, cara ibu Ani yang memberi klasifikasi di media sosial kurang pas. Alangkah lebih baik jika respon itu secara resmi, misalnya dengan memberi surat. 

Komunikasi yang baik harus dibangun oleh lembaga negara. Lembaga negara merupakan motor penggerak kemajuan suatu bangsa, apa jadinya jika lembaga negara tersebut tidak akur. 

Tentu saja akan berimbas pada kebijakan negara ke depannya. Yang jelas ini hanya akan menghambat kemajuan bangsa saja. Untuk itu, semoga ke depannya komunikasi yang dibangun antar lembaga negara bisa lebih baik.