Pentingnya Jaminan Perlindungan Data Pribadi oleh Pihak Aplikasi Kesehatan

Dari kejadian tersebut, setidaknya ada dua hal yang perlu digarisbawahi. Pertama KPU, seharusnya setelah pilpres usai atau ketika telah mendaftar NIK tersebut harus tidak bisa diakses oleh publik. 

Ini sama saja ketika mendaftar ke rumah sakit menggunakan fotokopi KTP, ketika kita sudah selesai berobat fotokopi KTP tersebut tidak dimusnahkan. Jadilah NIK tersebut beredar. 

Sebab yang kedua adalah akses aplikasi PeduliLindungi itu sendiri. Meskipun pihak aplikasi menyatakan bahwa tidak ada data yang bocor, tetap saja akses untuk masuk ke sana terlalu mudah.

Dengan bermodalkan NIK dan nama saja sudah bisa mengecek apakah seseorang tersebut sudah menerima vaksin atau belum. Lalainya KPU mengamankan data pribadi dan kemudahan akses masuk PeduliLindungi membuat sertifikat vaksin Pak Jokowi tersebar.

Untuk itu, pihak aplikator PeduliLindungi harus bisa memberikan jaminan keamanan kepada para pemakainya. Tentu saja untuk menjamin itu adalah dengan cara mengubah akses masuk aplikasi tersebut.

Untuk bisa masuk aplikasi tersebut, sebaiknya diubah menjadi lebih rumit yang hanya bisa diakses oleh si pengguna saja. Sehingga data pribadi seseorang bisa aman.

Di sisi lain, kebocoran data pribadi menjadi tanggung jawab bersama. Tidak hanya soal KPU atau PeduliLindungi, tetapi dimulai dari kesadaran masing-masing.

Kita seharusnya tahu bahwa data pribadi adalah hal yang sangat penting dan sifatnya rahasia. Saya kira kebanyakan masyarakat kita masih belum menyadari betapa pentingnya data pribadi.

Untuk itu, berhentilah memamerkan identitas pribadi berupa apapun ke media sosial karena rawan disalahgunakan. 

Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi

Melihat banyaknya kasus kebocoran data pribadi, seharusnya menjadi perhatian para legislator kita. Kebocoran data sudah meresahkan masyarakat mulai dari pinjol sampai sertifikat vaksin.