Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) bersama dengan Ketua Badan Legislasi DPR, dan DPD telah menyepakati Rancangan Undang-Undang untuk direvisi dan diprioritaskan dalam Program Legislasi Nasional Prioritas (Prolegnas) tahun 2021. Beberapa RUU yang disuarakan masyarakat kini masuk dalam prolegnas.
Diantaranya ada RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, yang beberapa waktu lalu justru ditarik dari prolegnas, kini RUU yang melindungi korban kekerasan seksual tersebut masuk kembali dalam prolegnas. Selain RUU Penghapusan Kekerasan seksual, ada juga RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
RUU ini penting agar para pekerja rumah tangga mendapat payung hukum yang jelas, mengingat pekerjaan semacam ini tidak terdapat dalam Undang-Undang Tenaga Kerja.
Banyak dari pekerja rumah tangga yang hak-haknya justru tidak dipenuhi, bahkan ada yang sampai dilecehkan, beberapa waktu lalu sempat mencuat asisten rumah tangga yang diperlukan tidak manusiawi oleh majikannya, si pekerja upahnya tidak diberikan, dan dipaksa memakan makanan sisa, hal tersebut mungkin bisa diminimalisir jika RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga berhasil disahkan.
RUU Larangan Minuman Beralkohol yang sempat mandeg kini masuk kembali dalam prolegnas. RUU ini sempat mengalami penolakan karena bisa mematikan sektor usaha para pembuat minol, yang kemudian RUU ini ditunda pembahasannya.
Setelah ditunda pembahasannya, Presiden mengeluarkan Perpres tentang Legalisasi Investasi Miras, itu pun mengalami penolakan, akhirnya Pepres tersebut dicabut, tetapi RUU Larangan Minuman Beralkohol justru masuk kembali dalam prolegnas, bisa dilihat bagaimana inkonsistensinya pemerintah dan DPR dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan.
Inkonsistensi juga bisa dilihat dari tidak adanya revisi UU ITE dalam prolegnas prioritas tahunan, padahal Presiden Joko Widodo meminta agar UU ITE direvisi, mengingat UU ITE yang menjadi hulu budaya saling lapor. Presiden juga meminta agar masyarakat lebih kritis terhadap pemerintah, tetapi hal itu sukar dilakukan jika pasal-pasal karet dalam UU ITE masih belum direvisi.
Alasan Kemenkumham sendiri belum memasukkan revisi UU ITE ke dalam prolegnas adalah pemerintah masih melakukan kajian soal UU ITE, untuk itu belum mengusulkan revisi UU ITE masuk dalam prolegnas priotitas tahunan. Instruksi Presiden Joko Widodo sendiri tentang revisi UU ITE ditanggapi berbeda oleh para pembantunya.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (kominfo) justru mengatakan bahwa UU ITE hadir sebagai upaya untuk melindungi ruang digital Indonesia, terkait pasal-pasal karet yang ada di UU ITE, itu sudah diuji berkali-kali ke Mahkamah Konstitusi, dan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, artinya pasal-pasal yang ada dalam UU ITE itu konstitusional.
Kominfo justru mengusu.lkan agar menerbitkan suatu penafsiran resmi dari pemerintah terhadap pasal-pasal karet yang ada di UU ITE. Tujuannya adalah agar pasal-pasal tersebut menjadi tidak karet. Jika dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi yang kita buat harus direvisi, maka sebaiknya revisi skripsi tersebut, bukan malah menyelipkan selembaran terkait hal-hal yang harus direvisi ke dalam skripsi.
