Ada juga faktor lain, dimana si calon bisa juga menjual mahal untuk mengeluarkan biaya yang segitu gedenya. Ini bisa terjadi apabila si calon adalah tokoh yang mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi. Sehingga untuk mencapai kemenangan di atas 75%.
So, melihat dari besarnya biaya pilkada, apakah kita masih harus mempersalahkan apabila ada partai yang meminta mahar atau apapun namanya untuk keberhasilan jalannya pesta rakyat ini? Mengapa kita harus berpura-pura untuk mengakuinya bahwa dana mahar itu memang ada.
Sebaiknya kalau pemerintah memang melarang adanya mahar. Buatlah undang-undang agar pilkada itu tidak mahal. Misalnya melarang kampanye di lapangan. Melarang segala iklan di jalan. Melarang konvoi-konvoi motor. Melarang segala sesuatu yang mengundang massa.
Buatlah agar calon mengadakan kegiatan-kegiatan yang lebih kreatif yang tidak cenderung pesta seperti kampanye di lapangan atau konvoi motor yang sangat mengganggu itu. Dijamin deh biaya pilkada akan lebih minim.
Yogyakarta, 17012018
Dani Iskandar, ST
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
