Indonesia perlu mempertimbangkan untuk menerapkan sistem meritokrasi. Penerapan sistem ini bertujuan untuk mencapai kemajuan yang lebih signifikan dalam berbagai aspek.
Meritokrasi adalah sistem di mana individu diakui dan diberikan kesempatan berdasarkan kemampuan, prestasi, dan kinerja mereka, bukan karena koneksi, status sosial, atau faktor-faktor lain yang tidak relevan.
Dengan mengadopsi prinsip-prinsip meritokrasi, Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia yang dimilikinya. Selain itu, juga untuk mendorong peningkatan kualitas di berbagai sektor, termasuk pemerintahan.
Di pemerintahan, meritokrasi dapat menghasilkan kepemimpinan yang lebih efektif dan efisien. Pemimpin yang dipilih berdasarkan kompetensi dan rekam jejak yang terbukti mampu menghadapi tantangan dengan solusi inovatif dan berorientasi pada hasil.
Sistem ini akan menciptakan budaya yang lebih produktif. Di mana, setiap individu termotivasi untuk memberikan yang terbaik karena mereka tahu bahwa usaha mereka akan dihargai dan diakui.
Penerapan meritokrasi di Indonesia tidak hanya akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga akan mendorong kemajuan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.
Andil Parpol dalam Pemilihan Pemimpin
Partai politik punya andil besar dalam proses pemilihan pemimpin di Indonesia, baik pusat maupun daerah. Parpol akan mengusung tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi untuk berkontestasi dalam pilpres dan pilkada.
Menariknya, banyak tokoh dengan elektabilitas tinggi yang bukan kader partai. Jika sudah demikian, kaderisasi partai politik patut dipertanyakan.
Parpol, sebagai sebuah organisasi, juga perlu menerapkan sistem meritokrasi. Ini untuk memastikan bahwa orang-orang yang paling kompeten dan berkualitas memegang posisi penting.
Sayangnya, mayoritas parpol jarang melakukan prinsip-prinsip meritokrasi. Kader yang dipilih kerap kali berdasarkan kekayaan dan kelahiran (hubungan keluarga), bukan berdasarkan kompetensi atau kecakapannya.
Tak mengherankan, kader partai yang ada masih belum memenuhi kualitas yang diharapkan. Maka, parpol pun melirik tokoh di luar partai untuk diusung dalam pilpres dan pilkada.
Terlepas dari siapa yang diusung, baik kader partai maupun tokoh di luar partai, prinsip meritokrasi seharusnya tetap diterapkan. Dengan demikian, tokoh yang diusung tersebut benar-benar kompeten dan berkualitas.
Prinsip meritokrasi tak cukup diterapkan dalam proses pemilihan pemimpin pemerintahan. Prinsip ini juga perlu digunakan dalam menentukan formasi penyelenggara pemerintahan.
Di tingkat nasional, para menteri dan pejabat penting lainnya dipilih karena kompetensi yang dimiliki. Hal serupa juga berlaku di tingkat daerah, dalam memilih kepala dinas dan pejabat lainnya. Hal ini akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang benar oleh orang-orang yang memiliki kecakapan, prestasi, dan kebijaksanaan.
Meritokrasi di Negara Lain
Singapura adalah salah satu contoh paling terkenal dari negara yang menerapkan meritokrasi. Sejak kemerdekaannya pada tahun 1965, Singapura telah fokus pada pengembangan sumber daya manusia sebagai aset utamanya.
Pemerintah Singapura menerapkan kebijakan yang mendorong pendidikan berkualitas tinggi dan memberikan penghargaan berdasarkan kinerja. Sistem ini telah menghasilkan tenaga kerja yang sangat terampil dan berbakat, yang membantu negara ini menjadi salah satu pusat ekonomi terkemuka di dunia.
Korea Selatan juga dikenal dengan sistem meritokrasinya, terutama dalam bidang pendidikan dan teknologi. Pemerintah Korea Selatan telah menginvestasikan banyak sumber daya dalam pendidikan.
Hal ini memungkinkan warganya untuk bersaing di pasar global. Siswa di Korea Selatan sering kali berada di peringkat atas dalam tes internasional, dan negara ini telah menjadi pemimpin dalam industri teknologi, dengan perusahaan-perusahaan seperti Samsung dan LG menjadi pemain utama di pasar global.
Harapan untuk Indonesia
Sebagai negara yang berbentuk republik, Indonesia perlu menegakkan meritokrasi sebagai prinsip utama pemerintahan. Meritokrasi harus dimulai dengan reformasi tata kelola pemerintahan secara benar di semua aspek penyelenggaraan negara.
Kita perlu berbenah. Mulai dari proses pemilihan pemimpin, pilihlah mereka yang benar-benar memiliki rekam jejak yang teruji. Elektabilitas tokoh memang perlu, tapi kompetensi yang dimiliki itu jauh lebih penting.
Sudah saatnya kita tegakkan meritokrasi untuk negeri ini, untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 sebagai negara maju.
