Strategi Terselubung Jokowi di Balik Larangan Ekspor CPO dan Turunannya

Beberapa media, seperti Kompas.com, menulis judul beritanya: "Baru Sehari Diumumkan Jokowi Ralat Aturan Larangan Ekspor CPO". 

Padahal yang meralat larangan tersebut adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, bukan Presiden Jokowi. Saat mengumumkan larangan sementara ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng, Jokowi tidak pernah menyebutkan secara spesisik tentang CPO. Ia hanya menyebutkan bahwa pemerintah memutuskan mulai tanggal 28 April 2022 melarang untuk sementara bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. 

Tak lama setelah Airlangga Hartarto meralat penjelasannya tentang larangan ekspor tersebut, Presiden Jokowi kembali melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, 27 April 2022, berbicara secara lebih panjang,  jelas dan tegas tentang larangan ekspor tersebut. Selengkapnya sebagai berikut ia berkata: 

"Saya mengikuti dengan saksama dinamika di masyarakat mengenai keputusan larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Saya ingin menegaskan bagi Pemerintah, kebutuhan pokok masyarakat adalah yang paling utama. Ini prioritas paling tinggi dalam pertimbangan Pemerintah setiap membuat keputusan. 

Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, ironis, kita malah mengalami kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng. Saya minta bagi para pelaku usaha minyak sawit melihat masalah ini dengan lebih baik. Dengan lebih jernih. Dan, saya sebagai Presiden tak mungkin membiarkan itu terjadi. Sudah empat bulan kelangkaan berlangsung, dan Pemerintah sudah mengupayakan berbagai kebijakan. Namun belum efektif. Oleh sebab itu, Pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng ke luar negeri. Larangan itu untuk ekspor dari seluruh wilayah Indonesia termasuk dari kawasan barikat. 

Larangan ini memang menimbulkan dampak negatif. Berpotensi mengurangi produksi, hasil panen petani yang tak terserap. Namun tujuan kebijakan ini adalah untuk menambah pasokan di dalam negeri  hingga pasokan melimpah. 

Saya minta industri minyak sawit untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Prioritas dulu dalam negeri. Penuhi dulu kebutuhan rakyat. Semestinya, kalau melihat kapasitas produksi, kebutuhan dalam negeri dengan mudah tercukupi. 

Volume bahan baku minyak goreng yang kita produksi dan kita ekspor jauh lebih besar daripada kebutuhan dalam negeri. Masih ada sisa kapasitas yang sangat besar. Jika semua mau dan punya niat untuk memenuhi kebutuhan rakyat sebagai prioritas, dengan mudah kebutuhan dalam negeri dapat dipenuhi. Ini yang menjadi patokan saya untuk mengevaluasi kebijakan itu. Begitu kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi tentu saya akan mencabut larangan ekspor. Karena saya tahu negara perlu pajak, negara perlu devisa, negara perlu surplus neraca perdagangan. Tapi, memenuhi kebutuhan pokok rakyat adalah prioritas yang lebih penting."

Dari penjelasan Presiden Jokowi tersebut jelas sekali bahwa ia mengaku paham atas konsekuensi dari kebijakan larangan ekspor semua bahan baku minyak goreng dan minyak goreng tersebut. Semua konsekuensi itu sudah ia perhitungkan sebelum mengambil kebijakannya melarang ekspor secara total bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Apapun  konsekuensinya Jokowi mengklaim ia selalu memprioritas kebutuhan rakyat banyak. Kebutuhan rakyat banyak selalu ia jadikan dasar untuk semua keptusannya termasuk saat ini terkait kebutuhan rakyat terhadap minyak goreng.

Bagi Jokowi, mau tak mau, suka tak suka, konsekuensi larangan ekspor tersebut harus dilewati bersama, untuk tercapainya tujuan prioritasnya, yaitu demi memenuhi kebutuhan rakyat banyak terhadap minyak goreng. Minyak goreng sudah lama menjadi salah satu kebutuhan pokok rakyat banyak.