Pada saat itu Ketua Umum APDESI Surta Wijaya menyatakan kepada wartawan, setelah Lebaran nanti APDESI akan mengikrarkan dukungan resmi Jokowi tiga periode.
Namun setelah Jokowi melarang para menterinya berbicara tentang wacana penundaan Pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, dan presiden tiga periode, serta setelah terjadi unjuk rasa yang cukup besar pada 11 April lalu, Surta Wijaya menyangkal akan ada deklarasi seperti itu.Â
Acara silahturahmi itu rupanya membuat internal APDESI memanas dan terancam pecah menjadi dua kubu, yaitu kubu Surta Wijaya, dan kubu Arifin Abdul Majid. Abdul Madji mengaku sebagai Ketua Umum APDESI yang sah dan menyatakan APDESI tidak pernah menyatakan sikap politiknya termasuk dukungan terhadap Jokowi tiga periode.
Sebelumnya, Luhut juga mengklaim bahwa ia punya big data bukti ada 110 juta warga yang mendukung penundaan Pemilu 2024. Klaim yang tidak pernah ia buktikan sampai sekarang.
Sebaliknya, berbagai lembaga survei dan riset membuktikan hasil riset dan data mereka menyatakan justru mayoritas warga menolak penundaan Pemilu 2024.Â
Hasil survei-survei selanjutnya menyatakan akibat dari terus berkembangnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu justru membuat kredibilitas dan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi merosot. Termasuk dari para pendukungnya.
Mereka setuju dengan adanya maksud menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu berarti arah bangsa ini sudah mulai melenceng dan mengancam demokrasi.
Seolah-olah untuk membuktikan bahwa klaim para pencetus wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden terutama klaim Luhut dengan big data-nya itu tidak benar, mulai terjadi gelombang unjuk rasa mahasiswa lintas kampus dan daerah menolak keras wacana itu. Gelombang unjuk rasa itu semakin lama semakin membesar hingga mencapai puncaknya pada Senin, 11 April lalu.
Sekitar dua minggu sebelumnya Pemerintah telah memprediksi bahwa gelombang aksi unjuk rasa itu akan semakin membesar dan tak bisa dibendung lagi. "Proyek" wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden gagal. Tak berguna dan merusak. Sebaliknya, menjadi bumerang kepada Pemerintah khususnya Presiden Jokowi.
Seharusnya Jokowi memerintahkan para menterinya itu termasuk Luhut Binsar Pandjaitan menemui para pendemo itu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Tapi itu tidak dilakukan Jokowi. Jokowi seolah-olah memaafkan mereka dan mengambil alih tanggung jawab tersebut.
Merespon kian panasnya suhu politik akibat wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden, Jokowi pun berubah sikap. Dari semula atas nama demokrasi menoleran beberapa anggota kabinetnya itu mewacanakan hal tersebut menjadi melarangnya.
