Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden, juga presiden tiga periode menjadi bumerang bagi Pemerintah Presiden Jokowi. Sangat merugikan Jokowi.
Seperti yang sudah diketahui. Wacana itu dipelopori oleh tiga anggota kabinet Jokowi, yaitu Bahlil Lahadalia, Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar, dan -- diduga sebagai 'aktor intelektualnya' Luhut Binsar Pandjaitan, serta Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Wacana itu dicurigai sebagian orang sebagai "test the water" kepada rakyat. Apakah mayoritas rakyat akan mendukung penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi, ataukah tidak.
Jika rakyat mendukung -- mengingat menurut keyakinan mereka mayoritas rakyat pendukung setia Jokowi, wacana tersebut akan diteruskan ke tingkat lebih serius, yaitu melakukan amendemen UUD 1945 untuk melegalkan perwujudannya.
Ada pula yang curiga sesungguhnya diam-diam Jokowi merestui atau setidaknya berharap wacana tersebut mendapat dukungan mayoritas rakyat. Sehingga ia dapat memperpanjang masa jabatannya sebagai presiden. Mengingat ada beberapa program ambisiusnya yang dikhawatirkan belum selesai sampai di akhir masa jabatannya nanti pada 20 Oktober 2024. Di antaranya maha mega proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru, Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Diduga ambisi terbesar Jokowi adalah akan menjadikan Nusantara sebagai legacy terbesarnya bagi NKRI.
Dugaan itu muncul berdasarkan penilaian bahwa Jokowi kurang tegas dalam menyikapi wacana tersebut. Ia bahkan sempat bersikap toleran terhadap wacana yang dikumandangkan oleh anggota-anggota kabinetnya sendiri itu, meski dengan embel-embel semua harus taat, patuh dan tunduk pada konstitusi.
Jokowi kepada wartawan Kompas (4/3/2022) berkata, "Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan (masa jabatan presiden), menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi."
Kurang tegas dan sikap toleran dari Jokowi terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden itu, membuat wacana tersebut masih terus berkembang pasca pernyataannya itu. Termasuk dari anggota kabinetnya sendiri. Terutama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang meskipun bukan tupoksinya semakin gencar dengan wacana penundaan Pemilu 2024.
Luhut bahkan semakin semangat dan semakin percaya diri dengan wacananya itu. Setelah gagal diduga menggarap partai politik, ia diduga pula sebagai sutradara di belakang layar diadakan acara Silahturahmi Nasional Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI), di Istora Gelora Bung Karno, Jakarta, 29 Maret 2022. Dalam acara itu ada pernyataan kebulatan tekad mendukung Jokowi presiden tiga periode.
Di acara itu Presiden Jokowi diundang dan hadir bersama Luhut. Ia berpidato, dan dinobatkan sebagai "Bapak Pembangunan Desa." Saat yel-yel "Jokowi tiga periode" diteriakan, Jokowi dan Luhut tampak tersenyum.
