Pada umumnya dari Kepolisian RI, pakar, politisi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) termasuk KontraS sampai masyarakat luas dapat menerima Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri kelak menggantikan Jenderal Idham Azis, tanpa mempermasalahkan agama Kristen  yang dianut Listyo, termasuk termasuk dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammidyah. Â
Bahkan dari beberapa petinggi generasi muda  di Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun menyuarakan suara toleran,  dapat menerima pilihan Presiden Jokowi tersebut tanpa mempermasalahkan agama Listyo.
Wakil Sekretaris Jenderal Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia MUI, Ikhsan Abdullah Ikhsan menyatakan menerima calon tunggal Kapolri pilihan Presiden Jokowi itu, dengan harapan Listyo harus dapat menguatkan harmoni antara pemerintah dengan masyarakat. Secara khusus, Polri harus membangun harmoni dengan umat Islam dan ulama.
Demikian juga dengan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi yang mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi menunjuk Komjen Listyo Sigit Prabowo  sebagai calon tunggal Kapolri tunggal. Dia meminta masyarakat turut mendukung keputusan tersebut.
Yang menolak datang dari beberapa petinggi MUI angkatan tua "konservatif" dan "intoleran". Mereka menolak Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri, bahkan jauh sebelum Presiden Jokowi menentukan pilihannya. Apalagi faktor yang membuat mereka menolak Listyo, kalau bukan karena semata-mata faktor agama.
Menurut mereka, seorang Kapolri itu harus beragama Islam, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, jika Jokowi memilih Kapolri beragama bukanIslam itu merupakan suatu hal yang sangat aneh. Padahal yang aneh justru sikap mereka itu. Seolah-olah yang dipilih Jokowi adalah pimpinan sebuah lembaga dakwah agama Islam, padahal sangat jelas institusi Polri adalah alat negara untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Pada 25 November 2020, Wakil Ketua Umum MUI saat itu  Muhyiddin Junaidi (sekarang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI), memberi pernyataan persnya, mengingatkan Presiden Jokowi agar tidak memilih calon Kapolri yang bukan beragama Islam.
Pada 12/1/2021, atau sehari sebelum Jokowi memastikan pilihannya kepada Kombes Listyo Sigit Prabowo, Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas membuat pesan khusus tertulis kepada Presiden Jokowi, yang dia sebarkan ke berbagai kantor media.
Muhyiddin mengatakan, meskipun Indonesia bukan negara Islam, sangat aneh bila pemimpin aparat keamanan berlatar belakang nonMuslim memimpin penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam.
"Seorang pemimpin nonMuslim mengendalikan keamanan negara di mana mayoritas penduduknya Muslim adalah sebuah keanehan dan tugasnya pasti amat berat," kata Muhyiddin ketika itu.
