Kasus Neno Warisman, Bahayanya Ketika Politik Praktis Dibawa ke Dalam Pesawat Terbang

Tentu saja kedua kejadian tersebut sama sekali tidak bisa dibandingkan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Senior Manager Public Relations Garuda Indonesia Ikhsan Rosan (30/8/2018), ketika itu pihak Garuda-lah yang meminta Menteri Susi yang kebetulan di Hari Kartini itu terbang dengan pesawat Garuda untuk dengan PA menyapa dan mengucapkan selamat Hari Kartini kepada para penumpang.

Selain itu perlu diingat bahwa Susi Pudjiastuti adalah seorang Menteri, dan apa yang dia sampaikan itu merupakan hanya merupakan suatu ucapan umum yang biasa-biasa saja, yaitu ucapan selamat Hari Kartini kepada para penumpang, sedangkan Neno Warisman adalah seorang kontroversial yang sarat dengan kepentingan politik, dan apa yang disampaikan ketika itu juga merupakan suatu pernyataan demi kepentingan gerakan politik golongannya, yaitu gerakan #2019GantiPresiden, yang tidak semua orang menyukainya, termasuk pasti tidak semua penumpang di pesawat itu senang dengan apa yang dilakukan oleh Neno, tetapi memilih cara aman dengan diam.

Selain pihak Lion Air melakukan investigasi terhadap Pilot Djoko Timboel Sembodo bersama tujuh awak pesawat lainnya dari aspek peraturan dan SOP perusahaan dengan konsekuensi sanksinya, pihak berwajib, bila perlu BIN juga turun tangan untuk memeriksa Pilot (dan para awak kabin lainnya), apa motivasi dia memberi izin kepada Neno untuk menggunakan PA pesawat dan menyampaikan suatu "pernyataan politik" seperti itu. 

Adakah motivasi politik karena mendukung gerakan politik Neno tersebut sehingga mengizinkan Neno membawa politik praktis di dalam pesawat yang diterbangkan, jangan-jangan dia juga sudah terpapar paham radikalisme, sebagaimana tempo hari terjadi pada dua orang pilot pesawat Garuda Indonesia?

Dalam beberapa kejadian ada juga indikasi bahwa di balik gerakan #2019GantiPresiden itu ada pula misi lainnya yaitu misi ganti sistem negara. Diduga yang dimaksud dengan "ganti sistem (negara)" itu adalah dari sistem NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 diganti dengan sistem  negara Islam, atau khilafah.

Indikasi itu antara lain terlihat dari gerakan #2019GantiPresiden itu juga merangkul HTI yang telah dibubarkan secara resmi karena ideologinya yang bertentangan dan menolak Pancasila dan UUD 1945 untuk diganti dengan sistem khilafah, juga ada video deklarasi #2019GantiPresiden di Medan, 22 Juli 2018, yang memperlihat seorang orator yang berseru tentang misi selain ganti presiden juga ganti sistem negara dengan Syariat Islam (khilafah), dan ada juga video penggagas gerakan #2019GantiPresiden, Mardani Ali Sera, bersama dengan tokoh HTI  Ismail Yusanto sambil mengacungkan jempol berkata: "Ganti presiden, ganti sistem, Allahu Akbar!" Ini videonya:

               

                                                                                                                                                        *****