Anies yang tidak paham, yang banyak juga anggota TGUPP-nya yang direkrut dari luar (bukan PNS) seperti dari bekas anggota tim suksesnya di Pilkada DKI 2017, mau seluruh anggota TGUPP yang jumbo itu seluruhnya dibayar dari APBD.
Saat pihak Kemendagri-nya memberi petunjuk kepada dia (ikut jejak Ahok) membayar anggota TGUPP-nya itu dari dana operasional yang diterimanya setiap tahun itu, Anies seolah-olah pura-pura tidak mendengarnya. Sampai sekarang pun kita tidak tahu dana operasional gubernurnya digunakan untuk apa saja.
Ironisnya dengan jumlah jumbo baik anggota, maupun anggarannya yang diambil dari APBD, TGUPP itu pun tak mampu memenuhi ekspektasi Anies tersebut. Sampai hari ini belum tampak hasilnya. Bahkan, Partai Gerindra yang sebelumnya gigih membela keputusan Anies membentuk TGUPP, kini mengakui bahwa tim jumbo anggota dan anggarannya itu kinerjanya mengecewakan dan wajib dievaluasi.
Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Iman Satria mengatakan, sejak dibentuk Januari 2018, TGUPP belum terlihat hasil kerjanya. Malahan, ada bagian TGUPP yang tampaknya sama sekali tak berfungsi alias makan gaji buta.
Tak perlu heran dengan TGUPP yang jumbo anggota, jumbo anggarannya, tapi kinerjanya nyaris tidak terdengar, betapa tidak mereka pun bekerja tanpa target! Karena lebih banyak motifnya hanya balas budi ketimbang orang-orang yang berkompeten.
Alhasil Anies pun menjadi Gubernur tanpa pengetahuan yang cukup terhadap berbagai persoalan Ibu Kota. Maka terjadilah rangkaian kasus konyol yang mempertunjukkan ketidakmampuan Anies dalam memahami dan mengatasi aneka problem Ibu Kota.
Data Salah tentang Anggaran LRT
Kita seharusnya tak perlu heram dengan ketidakmampuan Anies itu, mengingat ia juga pernah memberi data yang salah tentang anggaran pembangunan LRT di Jakarta dan Palembang kepada Prabowo Subianto.
Prabowo yang terlanjur dengan penuh semangat berapi-api menuduh pemerintahan Jokowi telah melakukan mark-up besar-besaran di proyek LRT itu sehingga menjadi termahal di dunia harus menanggung malu, karena ternyata data yang disodorkan Anies itu keliru.
Menyedihkan sekali, sudah berapi-api menuduh pemerintahan Jokowi korup, ternyata salah besar datanya. Entah data apa yang diberikan Anies kepada Pabowo itu, yang jelas biaya pembangunan LRT di Jakarta dan Palembang bukan yang termahal, masih ada pembangunan LRT di negara lain yang jauh lebih mahal. Yang terpenting adalah setiap pembangunan LRT itu tidak bisa dibandingkan apple to apple begitu saja, karena semua tergantung dari setiap spesifikasi dan topografi yang dilewati LRT tersebut.
Menutup Kali Item dengan Kain Waring
