Saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta, pada 18 November 2016, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mulai membuka tender pembangunan 3 proyek fly over dan 3 underpass. Pengerjaan proyek-proyek itu menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta, mulai dikerjakan pada Februari 2017, dan pada Februari sampai dengan April 2018 semua proyek tersebut sudah selesai dibangun dan sudah digunakan, atau rata-rata selesai membutuhkan waktu satu tahun.
Tiga fly over tersebut adalah Fly Over Pancoran, Jakarta Selatan, sepanjang 750 meter, selesai, dan digunakan sejak 15 Januari 2018; Fly Over Cipinang Lontar, Jakarta Timur, sepanjang 500 meter, selesai, dan digunakan sejak 27 Februari 2018; dan Fly Over Bintaro, Jakarta Selatan, sepanjang 430 meter, selesai, dan digunakan sejak 6 Maret 2018
Sedangkan, tiga underpass dimaksud adalah Underpass Kartini,  Jakarta Selatan, terdiri dari dua jalur, sepanjang 390 meter, selesai, dan digunakan sejak 22 Februari 2018; Underpass Mampang-Kuningan, Jakarta Selatan, sepanjang 750 meter, selesai, dan digunakan sejak 11 April 2018; dan Underpass Matraman-Salemba, Jakarta Timur sepanjang  650 meter, selesai pada 7 April 2018
Dan digunakan sejak 10 April 2018. Underpass Matraman-Salemba  merupakan underpass pertama di Jakarta dan di Indonesia yang dibuat bercabang, yang membagi arus kendaraan bermotor ke arah Matraman Raya dan ke arah Pramuka.
Underpass Matraman-Salemba ini semula ditargetkan selesai pada 17 Desember 2017, tetapi molor sampai 7 April 2018 dikarenakan masih harus memindahkan beberapa utilitas, seperti saluran kabel tegangan tinggi (SKTT) milik PLN, yang terletak persis di titik pengeboran terowongan. Hal itu membuat pekerjaan terhenti karena menunggu PLN merelokasi kabel-kabel tersebut. Kesulitan lain adalah adanya jaringan pipa air minum milik PT Aetra. Posisi pipa melintang di Jalan Matraman Dalam sehingga harus dilakukan pekerjaan pengamanan.
Di bawah pemerintahan Wali Kota Tri Risma Harini alias Bu Risma, di Surabaya juga ada pembangunan underpass dan overpass, jumlahnya cuma satu, yaitu Underpass Bundaran Satelit (Mayjen Sungkono-HR Muhammad), rencananya panjangnya mencapai 500 meter.
Proyek yang dibangun untuk menguraikan kemacetan yang semakin parah di kawasan Bundaran Satelit  itu merupakan kerjasama antara Pemkot Surabaya yang dikoordinasi oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan para pengembang di Surabaya Barat yang dikoordinasi oleh DPD REI Jawa Timur. Besar anggarannya Rp. 75 miliar, dari jumlah itu Rp. 44 miliar merupakan urunan para pengembang berupa corporate social responsibility (CSR), sedangkan sisanya diharapkan CSR dari beberapa hotel berlokasi di kawasan itu, karena dianggap mendapat keuntungan ekonomi jika proyek itu selesai dibangun.
Proyek ini sudah diwacanakan sejak beberapa tahun lalu. Pada 2014 sempat dipublikasikan Pemkot Surabaya bahwa proyek underpass itu bisa dimulai pembangunannya pada tahun itu, tetapi ternyata tidak ada pembangunannya sama sekali sampai tahun itu berlalu, dengan alasan belum turun perizinan pembangunanya dari Pemerintah Pusat (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat).
Baru pada 2015 mulai ada titik terangnya. Pada 23 Februari 2015, perizinan untuk penggarapan proyek underpass itu didapat Pemkot Surabaya. Surat izin itu berupa izin penggunaan jalan dalam bentuk hibah dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Nomor TB.13.03.51/89.
Rencana semula, proyek itu mulai dikerjakan pada April 2015, tetapi molor menjadi Juni 2015, lalu seolah sudah pasti, pada 25 September 2015 proyek itu diresmikan Bu Risma dengan melakukan peletakan batu pertama pembangunan (groundbreaking) tersebut, direncanakan mulai dikerjakan November 2015, dan selesai dua tahun kemudian, tetapi lagi-lagi molor, diundur pada Januari 2016, mundur lagi, dan baru pada  September 2016 proyek itu benar-benar mulai dikerjakan.
Ketika itu ada alasan yang dikemukakan, kenapa proyek itu belum juga bisa dimulai. Alasannya adalah karena terkendala banyaknya utilitas yang tertanam di dalam tanah sepanjang proyek itu. Utilitas itu antara lain pipa air primer berukuran besar milik PDAM Surya Sembala, kabel listrik milik PLN, pipa gas milik Petro Kimia dan Perusahaan Gas Negara (PGA), kabel telepon milik PT Telkom, Indosat, Satelindo, dan beberapa lainnya milik 10 perusahaan. Yang paling sulit adalah pemindahan pipa primer PDAM, karena letaknya persis di tengah jalur proyek.
