Perseteruan Anies dengan Kemendagri tentang TGUPP

Faktanya membuktikan berkali-kali, bukan gubernur sebelumnya yang tidak mengerti anggaran, tetapi justru gubernur yang sekarang yang tidak paham anggaran.

Kenapa Anies Membutuhkan Begitu Banyak Anggota TGUPP?

Kenapa Ahok hanya membutuhkan 9 orang untuk TGUPP-nya? Karena sesungguhnya ia tidak terlalu membutuhkan TGUPP, ia bahkan sempat ingin membubarkan TGUPP, terutama jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki kinerja baik.

Ketika itu (31/7/2015), Ahok mengatakan, ide pembentukan TGUPP bersama Jokowi adalah membantu kinerja SKPD DKI. TGUPP juga berperan menyampaikan kebijakan SKPD kepada gubernur dan wakil gubernur. TGUPP juga mendorong kinerja SKPD lebih cepat lagi. Tapi, kalau SKPD sudah berkinerja sangat baik, TGUPP tidak dibutuhkan lagi.

"Kalau semua sistemnya sudah jalan, masih perlu percepatan lagi enggak? Perlu TGUPP enggak? Enggak usah," kata Ahok ketika itu.

grafis: Angga / Liputan6.com

Ahok  dengan pengalamannya puluhan tahun di pemerintahan, semangat pengabdiannya yang sangat tinggi terhadap pembangunan DKI Jakarta secara komprehensif, ditambah pengalamannya sebagai anggota DPR-RI, sangat menguasai tugas-tugasnya sebagai seorang gubernur, dan selalu punya semangat tinggi untuk mengerjakannya sampai tuntas (Ahok sering sekali lembur sampai larut malam). Meminjam istilah pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti (sekarang Duta Besar untuk Tunisia), Ahok itu memahami permasalahan-permasalahan Ibu Kota dari yang besar sampai yang kecil-kecil, sampai ke sekrup-sekrupnya.

Itulah sebabnya TGUPP di masa Ahok hanya dikontrak  untuk masa 5 bulan saja, sehingga jika tak dibutuhkan lagi, tidak perlu diperpanjang lagi. Berbeda dengan Anies, yang sangat membutuhkan sebanyak-banyaknya anggota TGUPP untuk membantunya memahami tugas-tugas gubernur dan mengerjakannya.

Berbeda dengan Anies, yang begitu banyak membutuhkan anggota TGUPP, mengalah-ngalahi jumlah staf ahli Presiden, sampai-sampai ada yang berseloroh: Rupanya mengurus DKI Jakarta jauh lebih rumit daripada mengurus satu negara Republik Indonesia.

Yang sebetulnya terjadi adalah Anies Baswedan membutuhkan begitu banyak anggota TGUPP adalah karena selain untuk balas budi, ia sebetulnya tidak terlalu paham tugas-tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Tugas-tugasnya saja tidak paham bagaimana bisa ia diharapkan dapat mengerjakannya dengan baik? Untuk menutup begitu banyak kelemahannya, Anies membutuhkan begitu banyak pula anggita TGUPP. Tak heran ia pun kebingungan apabila sampai TGUPP tak jadi dibentuk, atau kurang dari yang dibutuhkan.

Evaluasi APBD Adalah Wewenang Mendagri

Saking dongkolnya Anies kepada Kemendagri, Anies pun memilih hendak melawan. Ia pun berseru semakin keras menantang, yang ironisnya justru semakin menunjukkan ketidakpahamannya terhadap hukum administrasi pemerintahan daerah, khususnya mengenai anggaran dan hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat (Kemendagri).