Mengenai pernyataan Anies yang ingin memecatnya dari jabatannya sebagai gubernur, bukan Ahok namanya jika ia tidak mampu menanggapi balik pernyataan seperti itu. Ahok malah dengan cerdiknya menjadikan pernyataan Anies itu sebagai bumerang baginya.
Dengan tenang Ahok menjawab, “Kalau mau pecat saya, bukan tergantung Pak Anies, tetapi tergantung warga Jakarta, sih. Kontrak saya sampai Oktober 2017. Dalam hal ini saya memang anak buahnya Pak Anies, karena saya pelayan warga Jakarta. Karena Pak Anies warga Jakarta, maka saya anak buahnya. Maka, kalau mau pecat saya, bukan sebagai calon gubernur, tetapi sebagai warga DKI”.
Selain jawaban telak itu Ahok itu, Anies seharusnya juga ingat bahwa pernyataannya yang hendak “memecat” Ahok itu sesungguhnya justru menambah daftar panjang rencana-rencana atau program-program dia bersama Sandiaga Uno yang sebagian besarnya justru sudah dilaksanakan Ahok-Djarot.
Apa yang masih merupakan rencana, sesuatu yang akan, dan akan, dijanjikan akan dilaksanakan oleh Anies-Sandi, sesungguhnya sudah dan sedang dilaksnanakan oleh Ahok-Djarot.
Tentu Jokowi punya alasan kuat untuk memecat Anies, entah karena kinerjanya yang dinilai buruk oleh Jokowi, ataukah dikarenakan hal lainnya, ataukah kombinasinya, seperti terjadinya kelebihan anggaran tunjangan guru di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang luar biasa besarnya, yaitu mencapai Rp 23 triliun, ketika Anies menjadi Menteri Pendidikannya.
Untung sekali ada Menteri Keuangan Sri Muljani yang menemukan kelebihan anggaran itu, jika tidak ada Sri Muljani? Kelebihan anggaran itu tentu tidak diketahui dan sudah lolos, dan entah akan dipakai untuk apa saja.
Anies bicara tentang program open government-nya di Pilgub DKI Jakarta ini, seraya menuduh Pemprov DKI Jakarta belum melakukan itu, padahal nyata-nyata hal itu sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta sejak Jokowi menjadi gubernur dan dilanjutkan serta ditingkatkan oleh Ahok, sementara Anies sendiri ketika menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan?
Contoh saja mengenai "misteri" kelebihan anggaran tunjangan guru yang sampai Rp 23 triliun itu, apakah Anies sendiri pernah menjelaskannya? Itulah contoh kongkrit open government tidak dilaksanakan Anies ketika ia menjadi Menteri, sehingga publik pun tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi sampai bisa terjadi salah hitung yang kelas jumbo begitu?
Kata Anies, ia dipecat Jokowi karena alasan dan kepentingan politis, tetapi faktanya Jokowi mengangkat pengganti Anies itu dari kalangan pendidikan juga, bukan dari kader politik. Silakan saja Anda mau percaya siapa, Anies ataukah Jokowi mengenai urusan pecat-memecat itu.
Pemecatan Jokowi terhadap Anies itu tentu berbeda dengan rencana Anies memecat Ahok dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta, karena jika Ahok menganggap yang bisa memecatnya adalah warga Jakarta karena ia pelayan rakyat, bukan Anies yang calon gubernur, maka Jokowi memecat Anies karena Anies memang bawahannya.
