Jokowi Tidak Senang dengan Cara Klarifikasi SBY

Kamis, 2 Februari 2017, laman Sekretariat Negara menayangkan tanggapan Presiden Jokowi atas pernyataan klarifikasi Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai dugaan penyadapan pembicaraan telepon antara SBY dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.

Di dalam tanggapannya itu kelihatannya Presiden Jokowi tidak senang dengan cara SBY melakukan klarifikasi itu dengan membawa-bawa namanya, dan berupaya menariknya untuk ikut terlibat di dalam konflik SBY melawan Ahok dan pengacaranya.

Jokowi merasa sangat heran dan tidak suka dengan cara itu, apa hubungannya dia dengan masalah SBY dengan pihak Ahok yang terjadi di pengadilan itu? Lagipula sudah sejak lama dan berkali-kali pula Jokowi menegaskan di pilkada DKI Jakarta 2017 ini ia bersikap netral, tidak berpihak kepada pasangan calon manapun juga. Sampai hari ini Jokowi tetap konsisten dengan pernyataannya itu.

"Saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan, itu isunya di pengadilan ya. Dan yang bicara itu pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok sendiri. Iya kan? Kok barangnya dikirim ke saya? Tidak ada hubungannya," ujar Jokowi usai menghadiri Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 2 Februari 2017.

Beberapa bulan lalu, dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa dirinya ingin agar Pilkada berjalan dengan demokratis. Maka itu, sebagai Kepala Negara, ia tegaskan tidak akan memihak kepada pasangan manapun.

Ketika itu, Jokowi menyatakan, semua terkait pilkada DKI Jakarta itu harus berjalan dengan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu membangun DKI. Karena Ibu Kota membutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya komitmen besar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang besar.

Di dalam klarifikasi SBY itu, memang lebih dari separoh isi klarifikasi tersebut justru berbicara tentang peran Presiden Jokowi, BIN, dan Polri dalam urusan penyadapan yang dituduh SBY telah dilakukan terhadapnya itu. Secara tak langsung SBY menuduh negara yang kini dipimpin oleh Jokowi itu bertanggung jawab atas penyadapan tersebut, dan ia meminta bertemu dengan Jokowi, agar Jokowi bisa menjelaskan semuanya kepadanya.

Mengenai “tuduhan” SBY tersebut, BIN sudah melakukan klarifikasi dengan mengatakan informasi yang dikatakan Ahok dan pengacaranya itu bukan berasal dari BIN, dan BIN selama ini bekerja sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

SBY bahkan seolah-olah menyindir bahwa penyadapan terhadap teleponnya itu dilakukan atas suruhan atau dengan sepengetahuan Presiden Jokowi, dengan menganalogikan ilusinya itu dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon! Wouw!

SBY berkata, “Saya kira, teman-teman masih ingat Skandal Watergate. Dulu, kubu Presiden Nixon  menyadap kubu lawan politik yang sedang dalam kampanye pemilihan presiden. Memang, Presiden Nixon terpilih menjadi presiden tetapi skandal itu terbongkar. Ada penyadapan; adatapping; adaspying.Itulah yang menyebabkan, akhirnya, Presiden Nixon harus mundur;resign. Karena, kalau tidak, beliau akan di-impeach.”

Lalu, katanya lagi:

“Saya juga memohon Pak Jokowi, presiden kita, untuk memberikan penjelasan, dari mana transkrip atau penyadapan itu? Siapa yang menyadap? Supaya jelas  jelas, yang kita cari kebenaran. Ini negara, negara kita sendiri, bukan negara orang lain. Bagus kalau kita bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik, adil dan bertanggungjawab.”

Apakah SBY sedang berfantasi, ia sedang disadap oleh Presiden Jokowi, lalu ketahuan, lalu Presiden Jokowi memilih mengundurkan diri, kalau kalau tidak mundur, pasti akan di-impeach?!

Seolah-olah untuk mewujudkan fantasi “Boss Besar”-nya itu juga, Partai Demokrat pun sudah mulai ambil ancang-ancang untuk membuat DPR mengadakan hak angket mengenai penyadapan yang dilakukan kepada SBY itu.

Padahal di dalam pernyataan Ahok, maupun pernyataan anggota tim pengacaranya: Humphery Djemat kepada Ma’ruf Amin yang dipermasalahkan itu, sepatah katapun mereka tidak menyebutkan bahwa mereka mempunyai bukti berupa rekaman percakapan telepon, maupun transkrip percakapan telepon antara SBY dengan Ma’ruf itu. Yang mereka katakan mereka punya bukti ada kontak telepon antara SBY dengan Ma’ruf sehari sebelum Ma’ruf menerima Agus Yudhono dan Sylvia Murni di kantor PBNU, Jakarta Pusat itu.

Bukti itu dapat berupa apa saja, tidak harus merupakan rekaman percakapan telepon, sebagaimana yang diilusikan SBY dalam memainkan lagi perannya sebagai yang terzalimi (victim play). Tampaknya yang dimaksud dengan bukti oleh pihak Ahok itu adalah pemberitaan di liputan6.com, dan salah satu edisi majalah Tempo, yang memang ada menyebutkan adanya percakapan telepon tersebut, sehari sebelum Ma’ruf bertemu dengan Agus Yudhoyono dan Sylvia Murni di kantor pusat PBNU, Jakarta Pusat. Empat hari kemudian terbit fatwa MUI bahwa Ahok telah menistakan Quran dan ulama.

Mengenai tuduhan SBY tentang penyadapan terhadap dirinya itu, Jokowi menegaskan, hal tersebut seharusnya SBY mengklarifikasikan langsung kepada Ahok dan kuasa hukumnya di pengadilan, bukan kepada dirinya.

"Itu juga isu pengadilan, tanyakan ke sana. Tanyakan, yang berbicara tanyakan, jangan barangnya dibawa ke saya,"tegas Jokowi.

Sedangkan mengenai hasrat besar SBY yang ingin bertemu dengannya, Presiden Jokowi mengatakan, ia akan mengatur waktu khusus untuk bisa bertemu secara resmi dengan SBY, tetapi harus terlebih dahulu pihak SBY mengajukan surat permohonan tertulis resmi kepada Menteri Sekretariat Negara untuk itu. Bagaimana ia bisa mengatur waktu pertemuan resmi dengan SBY itu, sedangkan permohonan tertulis itu tidak pernah disampaikan ke Istana Negara?

Presiden RI ke-3; B.J. Habibie, dan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6; Try Sutrisno, juga menyampaikan surat resmi terkait dengan permohonan untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Surat permohonan tersebut kemudian ditindaklanjuti dan dicarikan waktu yang tepat bagi pertemuan keduanya dengan Presiden yang terlaksana pada tanggal 19 Januari 2017 lalu.

"Sudah saya sampaikan bolak balik, waktunya akan diatur tetapi kalau ada permintaan, ya,"tegas Jokowi.

Dengan demikian, Jokowi juga membantah pernyataan SBY yang mengatakan bahwa sebenarnya Jokowi ingin bertemu dengannya, tetapi dihalang-halangi oleh 2-3 orang dekat Jokowi.

“Saya diberitahu, konon katanya, ada yang memberi tahu saya, beliau ingin bertemu saya. Tidak ada masalah. Cuma dilarang oleh 2-3 orang di sekeliling beliau.Lha, dalam hati saya, hebat juga ini, bisa melarang presiden kita untuk bertemu sahabatnya yang juga mantan presiden.”

Dari mana SBY mendapat informasi tersebut? Apakah ada buktinya?

Pernyataan Jokowi tersebut di atas jelas membantah secara telak “tuduhan” SBY itu.

SBY telah berdoa kepada Tuhan YME, kenapa hoax dan fitnah merajalela, sementara itu dia sendiri yang menyebarkan hoax dan fitnah tersebut ke arah Jokowi dan orang-orang dekatnya.

Sebagai orang yang pernah menjadi presiden selama 10 tahun seharusnya, tanpa dibilang pun SBY tahu mengenai prosedur resmi yang berlaku di Istana Negara tersebut, tetapimungkin karena ia ingin diisitimewakan, maka SBY ingin Presiden Jokowi-lah yang mengundangnya ke Istana, sebagaimana undangan Jokowi kepada ketua-ketua umum parpol, dan tokoh-tokoh besar agama ke Istana beberapa waktu lalu.

Mungkin SBY merasa gengsi, ia yang lebih senior daripada Jokowi, yang sudah menjadi presiden selama 10 tahun, kok harus mengirim surat resmi ke Istana untuk memohon bisa beraudensi dengan Jokowi?

Dari beberapakali pernyataannya, SBY tampaknya memang memposisikan dirinya seolah-olah lebih tahu banyak, lebih bijaksana daripada Jokowi, dengan mengulang-ulang kata-katanya bahwa ia siap memberi masukan dan solusi-solusi terbaik kepada Jokowi guna menyelesaikan persoalan bangsa dan negara ini yang disebut sedang kacau-balau itu, padahal sebenarnya dirinya sendiri yang kacau, yang belum mampu ia tenangkan sendiri.*****

Sebuah meme di Twitter