Kamis, 2 Februari 2017, laman Sekretariat Negara menayangkan tanggapan Presiden Jokowi atas pernyataan klarifikasi Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengenai dugaan penyadapan pembicaraan telepon antara SBY dengan Ketua Umum MUI Ma’ruf Amin.
Di dalam tanggapannya itu kelihatannya Presiden Jokowi tidak senang dengan cara SBY melakukan klarifikasi itu dengan membawa-bawa namanya, dan berupaya menariknya untuk ikut terlibat di dalam konflik SBY melawan Ahok dan pengacaranya.
Jokowi merasa sangat heran dan tidak suka dengan cara itu, apa hubungannya dia dengan masalah SBY dengan pihak Ahok yang terjadi di pengadilan itu? Lagipula sudah sejak lama dan berkali-kali pula Jokowi menegaskan di pilkada DKI Jakarta 2017 ini ia bersikap netral, tidak berpihak kepada pasangan calon manapun juga. Sampai hari ini Jokowi tetap konsisten dengan pernyataannya itu.
"Saya hanya ingin menyampaikan yang kemarin ya. Itu kan isu pengadilan, itu isunya di pengadilan ya. Dan yang bicara itu pengacara, pengacaranya Pak Ahok dan Pak Ahok sendiri. Iya kan? Kok barangnya dikirim ke saya? Tidak ada hubungannya," ujar Jokowi usai menghadiri Konferensi Forum Rektor Indonesia Tahun 2017 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 2 Februari 2017.
Beberapa bulan lalu, dalam gelaran Pilkada DKI Jakarta 2017, Presiden Joko Widodo juga telah menyatakan bahwa dirinya ingin agar Pilkada berjalan dengan demokratis. Maka itu, sebagai Kepala Negara, ia tegaskan tidak akan memihak kepada pasangan manapun.
Ketika itu, Jokowi menyatakan, semua terkait pilkada DKI Jakarta itu harus berjalan dengan demokratis untuk memilih pemimpin yang mampu membangun DKI. Karena Ibu Kota membutuhkan pemimpin yang kuat, yang punya komitmen besar untuk memberikan kontribusi besar bagi Indonesia untuk menjadi negara yang besar.
Di dalam klarifikasi SBY itu, memang lebih dari separoh isi klarifikasi tersebut justru berbicara tentang peran Presiden Jokowi, BIN, dan Polri dalam urusan penyadapan yang dituduh SBY telah dilakukan terhadapnya itu. Secara tak langsung SBY menuduh negara yang kini dipimpin oleh Jokowi itu bertanggung jawab atas penyadapan tersebut, dan ia meminta bertemu dengan Jokowi, agar Jokowi bisa menjelaskan semuanya kepadanya.
Mengenai “tuduhan” SBY tersebut, BIN sudah melakukan klarifikasi dengan mengatakan informasi yang dikatakan Ahok dan pengacaranya itu bukan berasal dari BIN, dan BIN selama ini bekerja sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
SBY bahkan seolah-olah menyindir bahwa penyadapan terhadap teleponnya itu dilakukan atas suruhan atau dengan sepengetahuan Presiden Jokowi, dengan menganalogikan ilusinya itu dengan skandal Watergate di Amerika Serikat yang menyebabkan pengunduran diri Presiden Richard Nixon! Wouw!
SBY berkata, “Saya kira, teman-teman masih ingat Skandal Watergate. Dulu, kubu Presiden Nixon menyadap kubu lawan politik yang sedang dalam kampanye pemilihan presiden. Memang, Presiden Nixon terpilih menjadi presiden tetapi skandal itu terbongkar. Ada penyadapan; adatapping; adaspying.Itulah yang menyebabkan, akhirnya, Presiden Nixon harus mundur;resign. Karena, kalau tidak, beliau akan di-impeach.”
Lalu, katanya lagi:
