Presiden Jokowi memang tidak menyebutkan alasan dia mencopot Rizal Ramli dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, tetapi kita bisa menduga bahwa alasan Jokowi mencopot Rizal Ramli dari jabatannya itu adalah karena dia merupakan biang tukang gaduh di dalam kabinet kerja Jokowi.
Hal tersebut dapat disimpulkan dari pidato Jokowi di Istana Negara saat mengumumkan pelaksanaan reshufflekabinet tersebut.
Pada kesempatan itu Jokowi antara lain berkata: "Agar kabinet kerja bisa lebih cepat, progresif, bekerja dalam tim yang solid, dan saling mendukung dalam waktu yang secepat-cepatnya. Atas pertimbangan ini Presiden dan Wapres memutuskan perombakan kabinet yang kedua."
Jokowi sangat tidak suka dengan menterinya yang tukang biking gaduh, apalagi ini biangnya!
Karena jelas di dalam kegaduhan tidak ada kekompakan, yang ada malah perselisihan, dan dalam perselisihan tidak mungkin dapat dibentuk tim yang solid. Tak ada tim yang solid, tidak mungkin ada kerjasama, tidak ada kerjasama siapa pun tak mungkin bisa bekerja lebih cepat, progresif, dan saling mendukung untuk memperlancar setiap programkerja pemerintah.
Apalagi Rizal Ramli selama ini juga merasa dirinya paling pintar, paling hebat, paling tahu, dan sebagainya, bahkan sepertinya dia merasa lebih tahu dan lebih hebat daripada Presiden Jokowi sendiri.
Perasaan supremasinya itu bukan baru sekarang, sebelum diangkat menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indroyono Susilo saat reshufflekabinet yang pertama pada Agustus 2015 pun, Rizal sudah seperti itu.
Dia pernah mencibir pilihan Jokowi atas menteri-menterinya, yang diasebut sebagian besar darinya adalah menteri-menteri “KW-3” alias tidak berkwalitas, yang jika dipaksakan terus kerja nanti dijadikan bahan tertawaan dunia.
"Banyak menteri di kabinet Jokowi masih 'KW 3'. ... Tolong hentikan ‘ludruk’ ini karena akan menjadi tertawaan dunia”, kata Rizal dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (4/2/2015).
Tapi, kenapa Jokowi malah mengangkat Rizal Ramli menjadi Menko Kemaritiman menggantikan Indryono Susilo itu?
Tentu saja karena waktu itu Jokowi punya pertimbangan dan harapan tertentu dari Rizal Ramli, jadi meskipun Rizal sudah beberapakali mengritiknya secara tajam seperti itu, Jokowi masih tetap mempercayainya. Ditambah lagi ada kemungkinan Rizal juga merupakan titipan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Ternyata harapan Jokowi itu sia-sia. Meskipun tergolong pintar, Rizal Ramli ternyata menteri KW-4, karena tidak cerdas, tidak bisa mengadaptasikan diri di lingkungan sekitar, menonjolkan diri sebagai terunggul, paling hebat di antara semua menteri bahkan Presiden sekali pun, dan suka bikin gaduh. Orang sepintar apa pun, tetapi kalau suka bikin gaduh, menimbulkan perselisihan di mana-mana, pasti lebih baik kalau disingkirkan saja.
Belum apa-apa, begitu dilantik Rizal sudah bikin kegaduhan di antara para menteri, misalnya, perselisihannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarwo mengenai rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli 30 unit pesawat Airbus A350 baru. Rizal menyatakan rencana Garuda membeli pesawat-pesawat itu harus dibatalkan, karena hanya akan merugikan negara.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang mendengar pernyataan Rizal Ramli itu terpancing emosinya. Dia mengatakan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.
Kehadiran Rizal Ramli di kabinet kerja Jokowi itu sempat pula memunculkan kubu-kubuan. Ada kubu menteri-menteri pro-Rizal dan ada kubu menteri lawannya.
Baru sehari dilantik, dia sudah berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soewandi, Menteri ESDM Sudirman Said, bahkan berani menantang Wakil Presiden yang nota bene atasannya untuk berdebat di depan umum mengenai program listrik 35.000 MW yang disebutnya sebagai proyek tak masuk akal yang harus dihentikan.
Padahal megaproyek itu adalah salah satu program andalan Jokowi, yang 3 bulan sebelumnya, 4 Mei 2015, sudah diresmikan oleh Jokowi sendiri di pantai Goa Cemara, Bantul, Yogyakarta.
Pada hari dilantik pun Rizal sudah langsung mengritik nomenklatur kementeriannya yang diberi nama oleh Jokowi itu. Kata dia nemonklatur “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman” itu salah, tidak lengkap. Seharusnya yang benar adalah: “Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya”.
Rizal tidak hanya bicara, atas inisiatifnya pula nama “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman” itu pun diaubah dengan yang benar menurut versinya: “Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya”.
Demikianlah antara lain nama dilihatketika itu di laman resmi Kementerian yang dipimpinnya itu berubah namanya menjadi seperti tersebut di atas.
Padahal Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 sebagai dasar keberadan kementerian tersebut dengan sangat jelas menyebutkan nama kementerian itu adalah: Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, dan Peraturan Presiden itu tidak pernah diubah oleh Jokowi sampai dengan saat ini.
Setelah Rizal Ramli dicopot, digantikan Luhut Binsar Panjaitan, nama tersebut dikembali seperti semula, seperti di bawah ini:
Kegaduhan lain yang dibuat oleh Rizal Ramli adalah perselisihan dia dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang dibawa sampai ke ranah publik, yaitu mengenai rencana pembangunan kilang di lapangan abadi Blok Masela, Maluku.
Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore LNG/OLNG), sedangkan Sudirman Said menginginkan kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore.
Kegaduhan yang dibawa kedua menteri itu dengan saling saling mengejek seperti anak kecil di media sosial (Twitter) itu membuat netizen menertawai mereka. Padahal sebelumnya saat Rizal ribut-ribu dengan Rini Soemarno, Ignasius Jonan, dan Wapres Jusuf Kalla, Jokowi sudah mengingatlkan agar jika ingin berdebat cukup di sidang kabinet, jangan dibawa-bawa ke ruang publik.
Sikap Rizal yang terkesan melangkahi Jokowi itu pun membuat pihak Istana melalui Juru Bicara Johan Budi terpaksa mengadakan konferensi pers untuk membantah klaim Rizal Ramli itu (23 Februari 2016).
Pada 23 Maret 2016 barulah Jokowi memutuskan bahwa pengembangan blok Masela tersebut dilakukan menggunakan skema darat atau onsore. Meskipun itu sesuai dengan keinginan Rizal Ramli, tetapi yang pasti Jokowi memutuskan hal tersebut bukan semata-mata karena dia.
Pada reshuffle kabinet 27 Juli itu, selain Rizal Ramli, Jokowi juga memutuskan mencopot Sudirman Said.
Kegaduhan terbaru sekaligus terakhir yang dibuat oleh Rizal Ramli sebelum dia dicopot Jokowi adalah ketika dia secara sepihak memutuskan bahwa reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera (anak uasaha Agung Podomoro Group) dihentikan secara permanen dengan mengatasnamakan 3 Menteri lainnya, yang tergabung dalam Komite Bersama Reklamasi, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas, dan Menteri Koordinator Kemaritiman, padahal aslinya rekomendasi Komite Bersama adalah penghentian sementara untuk dikaji ulang untuk seluruh proyek reklamasi.
Keputusan sepihak Rizal Ramli itu pun menimbulkan perselihan dia terjadi kembali dengan pejabat tinggi negara lain, yaitu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Rizal Ramli menyatakan alasan reklamasi pulau G itu harus dibatalkan dikarenakan telah dikerjakan secara serampangan dan ugal-ugalan (melakukan pelanggaran berat), keberadaannya membahayakan lingkungan hidup, menggangu lalu lintas laut dan nelayan, pembangunannya dibangun di atas jaringan kabel litrik dan pipa gas bawah laut milik PLN.
Padahal secara logika saja perusahaan sebesar PT Muara Wisesa Samudera tentu tidak berani main-main dengan mega proyek senilai puluhan triliunan rupiah itu, buktinya dengan mereka menggandeng kontraktor asal Belanda Boskalis dan Van Oord, yang sudah berpengalaman ratusan tahun membangun pulau reklamasi di seluruh dunia.
Klaim Rizal yang menyatakan: Pulau G dibangun di atas jaringan kabel listrik dan pipa gas bawah laut, proyek reklamasi itu mengganggu jalur nelayan untuk menangkap ikan, dan biota laut akan musnah jika proyek Pulau G dilanjut itu pun tidak bisa diabuktikan, demikianlah mungkin yang membuat dia tidak bisa berbuat banyak, ketika Ahok memintanya membuat keputusan tertulis tentang penghentian permanen reklamasi Pulau G itu.
Jika pun Keputusan itu dibuat dapat dipastikan tidak punya kekuatan hukum karena dasar hukum pembangunan Pulau G itu berdasarkan Keputusan Presiden yang secara hirarki peraturan perundang-undangan berada di atas keputusan menteri.
Baru sebelas bulan Rizal Ramli menjadi Menteri, tetapi sudah menimbulkan kegaduhan dan perselisihan di mana-mana di antara dirinya dengan berbagai pejabat tinggi negara lainnya, termasuk dengan atasannya sendiri Wapres Jusuf Kalla, bahkan berani secara tak langsung mengecam kebijakan Presiden sendiri. Wajarlah jika Jokowi yang sedari awal sudah menyatakan dirinya sangat tidak suka dengan kegaduhan, akhirnya memutuskan mencopot Rizal Ramli.
Jokowi membutuhkan Menko yang hebat di kinerjanya, bukan yang hebat dengan kegaduhan dan membuat perselisihan di mana-mana.
Jurus rajawali ngepret dihadapi Jokowi dengan jurus mencabut bulu rajawali. *****
Artikel terkait:
Rizal Ramli Menteri yang Tinggi Hati?
Tentang Pembatalan Permanen Reklamasi Pulau G, Kenapa Kini Rizal Ramli yang Uring-Uringan
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
