Setelah Rizal Ramli dicopot, digantikan Luhut Binsar Panjaitan, nama tersebut dikembali seperti semula, seperti di bawah ini:
Kegaduhan lain yang dibuat oleh Rizal Ramli adalah perselisihan dia dengan Menteri ESDM Sudirman Said yang dibawa sampai ke ranah publik, yaitu mengenai rencana pembangunan kilang di lapangan abadi Blok Masela, Maluku.
Rizal Ramli menginginkan agar pembangunan kilang menggunakan skema pipanisasi di darat (onshore LNG/OLNG), sedangkan Sudirman Said menginginkan kilang dibangun di laut menggunakan skema LNG terapung (floating LNG/FLNG/offshore.
Kegaduhan yang dibawa kedua menteri itu dengan saling saling mengejek seperti anak kecil di media sosial (Twitter) itu membuat netizen menertawai mereka. Padahal sebelumnya saat Rizal ribut-ribu dengan Rini Soemarno, Ignasius Jonan, dan Wapres Jusuf Kalla, Jokowi sudah mengingatlkan agar jika ingin berdebat cukup di sidang kabinet, jangan dibawa-bawa ke ruang publik.
Sikap Rizal yang terkesan melangkahi Jokowi itu pun membuat pihak Istana melalui Juru Bicara Johan Budi  terpaksa mengadakan konferensi pers untuk membantah klaim Rizal Ramli itu  (23 Februari 2016).
Pada 23 Maret 2016 barulah Jokowi memutuskan bahwa pengembangan blok Masela tersebut dilakukan menggunakan skema darat atau onsore. Meskipun itu sesuai dengan keinginan Rizal Ramli, tetapi yang pasti Jokowi memutuskan hal tersebut bukan semata-mata karena dia.
Pada reshuffle kabinet 27 Juli itu, selain Rizal Ramli, Jokowi juga memutuskan mencopot Sudirman Said.
Kegaduhan terbaru sekaligus terakhir yang dibuat oleh Rizal Ramli sebelum dia dicopot Jokowi  adalah ketika dia secara sepihak memutuskan bahwa reklamasi Pulau G di pantai utara Jakarta yang dikerjakan oleh PT Muara Wisesa Samudera (anak uasaha Agung Podomoro Group)  dihentikan secara permanen dengan mengatasnamakan 3 Menteri lainnya, yang tergabung dalam Komite Bersama Reklamasi, yaitu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kelautan dan Perikanan, Kepala Bappenas, dan Menteri Koordinator Kemaritiman, padahal aslinya rekomendasi Komite Bersama adalah penghentian sementara untuk dikaji ulang untuk seluruh proyek reklamasi.
Keputusan sepihak Rizal Ramli itu pun menimbulkan perselihan dia terjadi kembali dengan pejabat tinggi  negara lain, yaitu dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Rizal Ramli menyatakan alasan reklamasi pulau G itu harus dibatalkan dikarenakan telah dikerjakan secara serampangan dan ugal-ugalan (melakukan pelanggaran berat), keberadaannya membahayakan lingkungan hidup, menggangu lalu lintas laut dan nelayan, pembangunannya dibangun di atas jaringan kabel litrik dan pipa gas bawah laut milik PLN.
