Ternyata harapan Jokowi itu sia-sia. Meskipun tergolong pintar, Rizal Ramli ternyata menteri KW-4, karena tidak cerdas, tidak bisa mengadaptasikan diri di lingkungan sekitar, menonjolkan diri sebagai terunggul, paling hebat di antara semua menteri bahkan Presiden sekali pun, dan suka bikin gaduh. Orang sepintar apa pun, tetapi kalau suka bikin gaduh, menimbulkan perselisihan di mana-mana, pasti lebih baik kalau disingkirkan saja.
Belum apa-apa, begitu dilantik Rizal sudah bikin kegaduhan di antara para menteri, misalnya, perselisihannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarwo mengenai rencana PT Garuda Indonesia Tbk membeli 30 unit pesawat Airbus A350 baru. Rizal menyatakan rencana Garuda membeli pesawat-pesawat itu harus dibatalkan, karena hanya akan merugikan negara.
Menteri BUMN Rini Soemarno yang mendengar pernyataan Rizal Ramli itu terpancing emosinya. Dia mengatakan, tidak boleh ada pihak yang mencampuri urusan bisnis PT Garuda Indonesia Tbk, selain Menko Perekonomian dengan posisi bahwa Kementerian Keuangan bertindak selaku pemegang saham perusahaan milik negara, dan Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.
Kehadiran Rizal Ramli di kabinet kerja Jokowi itu sempat pula memunculkan kubu-kubuan. Ada kubu menteri-menteri pro-Rizal dan ada kubu menteri lawannya.
Baru sehari dilantik, dia sudah berseteru dengan Menteri BUMN Rini Soewandi, Menteri ESDM Sudirman Said, bahkan berani menantang Wakil Presiden yang nota bene atasannya untuk berdebat di depan umum mengenai program listrik 35.000 MW yang disebutnya sebagai proyek tak masuk akal yang harus dihentikan.
Padahal megaproyek itu adalah salah satu program andalan Jokowi, yang 3 bulan sebelumnya, 4 Mei 2015, sudah diresmikan oleh Jokowi sendiri di pantai Goa Cemara, Bantul, Yogyakarta.
Pada hari dilantik pun Rizal sudah langsung mengritik nomenklatur kementeriannya yang diberi nama oleh Jokowi itu. Kata dia nemonklatur “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman” itu salah, tidak lengkap. Seharusnya yang benar adalah: “Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya”.
Rizal tidak hanya bicara, atas inisiatifnya pula nama “Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman” itu pun diaubah dengan yang benar menurut versinya: “Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya”.
Demikianlah antara lain nama dilihatketika itu di laman resmi Kementerian yang dipimpinnya itu berubah namanya menjadi seperti tersebut di atas.
Padahal Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2015 sebagai dasar keberadan kementerian tersebut dengan sangat jelas menyebutkan nama kementerian itu adalah: Kementerian Kordinator Bidang Kemaritiman, dan Peraturan Presiden itu tidak pernah diubah oleh Jokowi sampai dengan saat ini.
