Dari kenyataan ini kita bisa memperkirakan berapa besar jumlah uang parkir yang bocor selama dikelola oleh Putraja tersebut, sedangkan perusahaan tersebut sudah mulai mengelola perparkiran di sana sejak 2005.
Bocor bagi Pemprov DKI Jakarta, tetapi tentu rezeki bagi pihak Putraja. Sejak 2005 hingga diakhirinya kontrak pengelolaan parkir pada 31 Maret 2016 itu, entah berapa besar keuntungan yang telah diperoleh oleh perusahaan milik Haji Lulung itu.
Itu baru di satu lokasi saja, dan itu baru pada satu jenis usaha saja. Masih banyak lokasi, dan masih banyak jenis usaha swasta yang dalam kontrak kerjasama dengan pemprov DKI Jakarta, sebelumnya era gubernur Jokowi/Ahok, terjadi bocoran seperti ini. Bocor bagi Pemprov DKI, rezeki besar bagi rekanan Pemprov DKI, dan oknum-oknum yang ada di eksekutif, maupun legislatif.
Sebelumnya, dari pemberitaan media pada Agustus 2015, diketahui pula betapa besarnya perbedaan jumlah pendapatan parkir pinggir jalan (on street) antara saat belum diambil-alih sepenuh oleh Pemprov DKI Jakarta dengan setelahnya.
Sejak Ahok memutuskan menggantikan sistem parkir pinggir jalan dengan sitem meteran, pendapatan parkir di lokasi-lokasi itu melonjak sangat tinggi, sedangkan bocorannya menurun drastis.
Dari data ketika itu saja, sebagai contoh, di Jalan H Agus Salim diperoleh pendapatan parkir Rp. 13 juta per hari, sebelumnya hanya Rp. 500.000 per hari.
Di Jalan Sabang, Jakarta Pusat, Rp. 12 juta per hari, sebelumnya hanya Rp. 500.000 per hari. Di Jalan Falatehan, Jakarta Selatan, Rp 7 juta per hari, dari sebelumnya Rp 280.000.
Yang paling mencenggangkan, di Jalan Boelevard Kelapa Gading, Rp 40 juta per hari, sebelumnya cuma Rp. 470.000 per hari. Padahal, saat itu, meteran parkir di sana belum terpasang seluruhnya.
PT Putraja Perkasa sudah lama dikenal sebagai perusahaan milik Haji Lulung, yang diantaranya menguasai beberapa lahan parkir di DKI Jakarta, seperti di Tanah Abang, dengan cara dan sistem yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel, sehingga sangat merugikan pemprov DKI, sebaliknya rezeki bagi Putraja, tetapi selama itu pula dibiarkan terus terjadi oleh gubernur-gubernur sebelumnya, karena berlakunya sistem “TST” alias “Tahu Sama Tahu”, atau “tidak saling mengganggu”.
Bocoran di sektor perparkiran hanya salah satu contoh dari sekian banyak bocoran proyek yang biasa dinikmati oleh rekanan-rekanan Pemprov DKI bersama-sama dengan oknum-oknum di eksekutif, maupun legislatif, melalui berbagai proyek abal-abal dan anggaran-anggaran siluman.
Sudah bertahun-tahun kebiasaan tersebut sudah menjadi kelaziman kenikmatan bagi mereka.