Â
Sebenarnya, masalah utama terkait proyek gas alam cair itu sudah bukan lagi masalah apakah pembangunan kilang gasnya dengan skema onshore ataukah offshore yang akan dilaksanakan, karena keputusan mengenai hal tersebut, sebenarnya, pada Desember 2010 (di masa pemerintahan Presiden SBY), sudah disepakati antara pihak Inpex dengan  pihak pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu skema kilang terapung (offshore)-lah yang akan dibangun, dengan kapasitas 2,5 juta metrik ton per tahun.
Pada September 2015, Inpex mengajukan perubahan plan of development (POD) dari semula 2,5 juta itu ke 7,5 juta metrik ton per tahun, tetap dengan menggunakan skema kilang terapung (offshore).  Proposal permohonan menaikkan kapasitas produksi sampai tiga kali lipat inilah yang dijadikan masalah oleh Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.
Pada kesemptan itulah, pada Oktober 2015, Â Rizal mempersoalkan juga perencanaan pembangunan kilang dengan skema offshore, yang sebenarnya sudah disepakati itu. Ia memeinta SKK Migas mengkaji ulang proposal tersebut karena pembangunan kilang dengan skema offshore itu merupakan suatu pemborosan, seharusnya yang dibangun adalah kilang dengan skema onshore.
Di sinilah awal dari polemik sengit dan berkepanjangan antara Rizal dengan Sudirman. Rizal mengaku hitung-hitungannya tersebut berdasarkan perhtitungan yang telah dilakukan oleh Tim Fortuga (Forum Tujuh Tiga) – kumpulan alumnus angkatan 1973 Institut Teknologi Bandung (ITB).
Sedangkan dari pihak Ikatan Alumnus ITB sendiri pernah membantah pengakuan Rizal itu 23 Desemebr 2015).
"Banyak alumni yang keberatan, tidak semua alumni ITB mendukung Rizal Ramli. Kalangan alumni ITB pun paling tidak ada dua sudut pandang mengenai Blok Masela," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Alumni ITB, Betti Alisjahbana (sumber).
Polemik antara Rizal dengan Sudirman itu melahirkan dua kubu menteri yang berkaitan dengan proyek di Blok Masela itu, beberapa menteri mendukung Rizal, beberapa lainnya mendukung Sudirman. Hal ini, membuat Sudirman menangguhkan persetujuannya terhadap proposal peningkatan produksi dari Inpex itu.
Sebagai jalan tengah, Kementerian Energi bersama SKK Migas menunjukkan konsultan independen internasional. Tujuannya agar ada masukan yang netral dari pihak profesional. Pemerintah akhirnya memilih Poten & Partners, konsultan energi dan transportasi asal Inggris, untuk mengevaluasi ulang skema pengembangan Masela, dan memberi kesimpulan dan sarannya.
Kesimpulan hasil studi Poten & Partners disampaikan pada 23 Desember 2015, Â pada intinya sama dengan perhitungan dari pihak Inpex Corporation bahwa opsi lepas pantai (offshore) untuk menggembangkan gas Blok Masela lebih menguntungkan.
Dalam rapat kabinet terbatas seminggu kemudian, pihak Rizal Ramli tetap menolak hasil studi yang disampaikan oleh Poten & Partners itu, maka perdebatan dan polemik antara dia dengan Sudirman Said pun berlanjut.
