Dia menulis lagi di akun Twitter-nya itu pada 24 Februari, bahwa persoalan tersebut bukan perkara melebih-lebihkan masalah. "Ini bukan soal lebay, baper dll. Ini untuk jadi perhatian. Krn bukan yg pertama."
Pernyataan Emil pun dikomentari salah seorang warga pemilik akun @ariobajoe, dalam bahasa Sunda. "Ya, tapi kang @ridwankamil, teu perlu di-twitkeun ateuh (tidak perlu ditulis di Twitter). Naon manfaatna publik tau? (Apa manfaatnya publik tahu)."
Emil menjawab. "Kunjungan dinas itu pake duit rakyat yg harus dipertanggungjawabkan."
Padahal, jika Wakil Walikota-nya itu sungguh-sungguh mengerti prosedur suatu kunjungan kerja (studi banding) antarpemerintah kota, dan tidak bersikap manja seperti mantan Presiden SBY yang suka curhat ke wartawan, dan Wali Kota-nya tidak malah bersikap protektif berlebihan kepada Wakil-nya itu, serta tidak buru-buru langsung curhat juga di media sosial (juga mirip dengan SBY), maka seharusnya permasalahan itu tidak perlu terjadi, apalagi sampai terekspos ke publik, yang sempat membuat hubungan kedua Pemkot menjadi tegang.
Payahnya, meskipun pihak Pemkot Surabaya telah mengklarifikasi kasus ini, bahwa tidak benar mereka telah menolak kedatangan Wakil Wali Kota Bandung beserta rombongannya itu, Emil dan Oded Danial tetap pada sikapnya semula, belum ada tanda-tanda mereka menyesali sikap mereka berdua yang terlalu terburu-buru menuding Pemkot Surabaya seperti itu, apalagi mau minta maaf.
Oded sendiri bilang, surat permohonan kunjungan kerja sudah dilayangkan ke Pemkot Surabaya, dan dia sudah mendapat balasan surat dari Wali Kota Surabaya Tri Risma, tetapi hanya berbentuk UMP (untuk menjadi perhatian). Berarti ‘kan, sama saja dengan dari pihak Pemkot Surabaya belum ada konfirmasi kapan mereka bisa menerima kunjungan kerja itu, mengapa justru Oded dan rombongannya itu langsung saja ke sana? Ya, jelas, tidak ada yang bisa menerima mereka. Jangankan menerima, tahu mereka datang ke sana saja, tidak. Apalagi bertepatan dengan hari itu juga seluruh jajaran Pemkot Surabaya lagi super sibuk, berkaitan dengan adanya kunjungan dari BPK Pusat dan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2016-2021.
Sudah tahu, belum ada konfirmasi, baru “UMP”, kok malah nekad langsung meluncur ke kantor Pemkot Surabaya itu? Konyol sendiri, dong, kok malah salahin pihak lain, pakai mengadu segala, pakai ngambek segala, pakai curhat di media sosial segala.
Anehnya, Wakil Wali Kota Bandung itu bisa bilang, itu sudah sesuai dengan prosedur! Prosedur dari Hong Kong?
Kenapa kok masih ngeyel membela diri, mempersalahkan pihak Pemkot Surabaya, dan mempublikasikannya ke ranah publik? Kenapa tidak bersikap sportif mengaku khilaf, lalu meminta maaf, meskipun hal itu tidak terlalu diharapkan Pemkot Surabaya.
