Herman Hery juga mengatakan, KPK mesti menjaga kehormatan lembaga negara lain (DPR) dengan tidak menunjukkan kekuatan. Dia merasa penggeledahan dengan melibatkan Brimob lengkap dengan senjata laras panjang mengesankan bahwa DPR adalah kumpulan maling. “Profesionalitas tetap perlu dikedepankan tanpa menggesampingkan cara santun. DPR bukan lawan dari KPK,” ujarnya.
Pertanyaannya, yang selama ini bikin nama DPR rusak itu sebenarnya, siapa, kalau bukan anggota DPR itu sendiri? Tak heran dari hasil survei yang dilakukan CSIS, yang baru diumumkan pada Senin, 25/1/2016 lalu, tingkat kepercayaan publik terhadap DPR hanya 27 persen.
Lewat perilaku koruptif, pembolos, pemalas, tukang tidur, dan sebagainya dari para anggota dan pimpinan DPR itu sendirilah nama DPR semakin lama semakin rusak di mata rakyat yang seharusnya diwakilinya itu.
Lihat saja bagaimana dengan sandiwara paling konyol sekaligus paling memuakkan yang dimainkan oleh para anggota dan ketua MKD saat menyidangkan boss-nya sendiri yang paling mereka hormati, Setya Novanto itu.
Lalu, lihatlah sikap mantan Ketua DPR Setya Novanto, yang sangat tidak patut sebagai pejabat tinggi negara, sebagai anggota DPR, yang seharusnya memberi contoh kepada rakyatnya, bagaimana setiap warganegara harus menghormati proses hukum. Saat dipanggil untuk dimintai keterangannya oleh Kejaksaan Agung terkait kasus “papa minta saham”, sampai tiga kali bertutut-turut, tidak pernah mau memenuhi panggilan itu.
Bagaimana juga dengan kasus “papa minta saham” itu sendiri, siapakah yang merusak nama DPR, dan kenapa anggota DPR seperti Herman ini tidak pernah berani mengomentarainya. Malah, KPK yang diserang terus.
Patutkah anggota DPR itu disebut anggota Dewan yang terhormat jika dalam tingkah lakunya acapkali berlawanan dengan aspirasi rakyat? Seperti dengan terus-menerus bersikukuh untuk melemahkan, atau lebih tepatnya mengamputasi KPK lewat kamuflase revisi UU KPK. Mereka berpikir rakyat itu bodoh, dengan mengatakan kepada rakyat bahwa revisi itu justru demi menguatkan KPK. Mempreteli kekuatan-kekuatan intin KPK, kok dibilang memperkuat KPK.
Siapa pula yang sebetulnya menunjukkan kekuatan dan kekuasaan dalam insiden perang mulut antara Fahri Hamzah dengan penyidik KPK itu, kalau bukan justru Wakil Ketua DPR itu, yang sempat mengusir Brimob dan penyidik KPK, padahal mereka sedang menjalankan tugasnya, karena merasa DPR itu rumah tangga mereka, yang kemudian diralat oleh Christian; bahwa kompleks parlemen itu milik rumah tangga rakyat, bukan rumah tangga anggota DPR.
Jika Fahri Hamzah merasa keberatan dengan cara KPK melakukan penggeleadahan, maka ada mekanisme hukum untuk mengajukan keberatan itu, yakni melaporkan kepada pimpinan KPK, atau mempraperadilankan KPK. Bukan seperti kepala preman, petantang-petenteng memamerkan kekuatannya menantang KPK yang justru masih paling dipercaya rakyat.
Tentang Herman Henry ini sendiri, pada 30 Desember 2015, ia pernah dilaporkan Kelompok masyarakat dari Lembaga Advokasi Kebijakan Publik serta Forum Pemuda dan Mahasiswa (FPM) NTT ke MKD karena diduga telah memaki-maki, menantang duel dan mengancam bunuh Kasubdit Narkoba Polda NTT, AKBP Albert Neno, karena polisi ini dituduh Herman yang memimpin razia bisnis minuman keras Herman di Kupang, NTT, pada 25 Desember 2015. Albert juga sudah melaporkan Herman ke Kapolda NTT atas kasus tersebut.
